BENGKULU UTARA — Isu terkait Pabrik Kelapa Sawit (PKS) SBH di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, terus mencuat ke permukaan. Selain adanya dugaan praktik pungutan liar yang masih berlangsung, upaya warga untuk berdialog dengan pihak manajemen pun belum mendapatkan tanggapan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga di pos keamanan pabrik masih terjadi pungutan terhadap truk yang membawa TBS masuk ke pabrik. Setiap kendaraan diwajibkan membayar Rp10.000 per unit. Dengan rata-rata 60 kendaraan per hari, uang yang terkumpul bisa mencapai ratusan ribu rupiah setiap harinya.
Selain itu, sebelumnya juga terungkap adanya dugaan pungutan sebesar Rp50.000 per truk pada saat pembayaran DO.
Masyarakat dan para sopir merasa keberatan. Pasalnya, petugas keamanan sudah digaji oleh perusahaan, sehingga tidak ada alasan memungut biaya apa pun dari warga maupun penyetor sawit. Warga khawatir pungutan yang terus terjadi akan membuat tengkulak enggan membeli hasil panen petani, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Masyarakat meminta seluruh bentuk pungutan yang tidak berdasar segera dihentikan.
Di sisi lain, Ketua Masyarakat Ring 1, Afrizal Afrizon, didampingi Ketua Organisasi JPKP Pinang Raya, telah dua kali menyampaikan surat permohonan audiensi kepada pihak manajemen PKS SBH. Tujuannya, untuk membahas berbagai dampak yang dirasakan warga akibat beroperasinya pabrik tersebut.
Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak pabrik untuk menerima perwakilan warga.
Perwakilan yang mengajukan ini berasal dari wilayah Rawa Kuning, Kadun 3, Desa Bukit Harapan — warga yang paling langsung merasakan dampak keberadaan pabrik CPO tersebut.
Warga berharap pihak manajemen PKS SBH segera membuka diri, menerima perwakilan masyarakat, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada melalui dialog yang baik dan damai.
Penulis Ka biro Bengkulu Utara
( Duski)
Leave a Reply