Eternitynews.id
Gowa, 14 Juli 2026. Peristiwa Walk Out (WO) Sitti Husniah Talenrang dari Ruang Sidang Pansus Hak Angket pada 14 Juli 2026 merupakan sebuah manajemen krisis komunikasi politik (political crisis management) yang dirancang secara sadar.
Tindakan Bupati Gowa yang bersedia diambil sumpahnya di awal, namun langsung memotong jalannya sidang melalui mikrofon mejanya begitu mekanisme tanya-jawab bergiliran dimulai, adalah taktik interruption marketing politik. Bappilu Demokrat Gowa melihat langkah ini sebagai upaya menghentikan laju komunikasi satu arah dari legislatif, demi merebut kembali kendali atas arus informasi (control of the narrative) sebelum substansi kasus dikuliti di depan publik.
Dari dimensi komunikasi kontemporer, kubu Husniah sengaja menerapkan strategi Pembingkaian Korban (Victimhood Framing) melalui pernyataan resminya di dalam ruang sidang:
“Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan pansus ini karena rekan-rekan DPR tidak memberikan hak saya sebagai terperiksa. Saya mohon izin meninggalkan tempat ini, saya sudah menghadiri sebagai bentuk penghargaan saya kepada DPR, terima kasih.”
Secara analitis, desakan Bupati agar pertanyaan diajukan secara kolektif merupakan taktik “Stalling and Clustering” (Mengulur Waktu dan Pengelompokan) untuk menyortir narasi yang aman dan menghindari interogasi silang yang tajam. Kutipan tersebut menjadi instrumen retorika taktis untuk mengalihkan substansi kasus korupsi anggaran menjadi isu kelayakan prosedur dewan.
Mobilisasi taktis pasca-sidang di Rumah Jabatan yang diiringi instruksi perang informasi (“Bagikan ke sosial media, jangan mau dikalah”) mengonfirmasi upaya memicu polarisasi digital agar masyarakat awam lebih memperdebatkan “etika persidangan” ketimbang substansi kasus seragam gratis dan beasiswa S3.
Secara semiotika komunikasi politik, kalimat “saya sudah menghadiri sebagai bentuk penghargaan” digunakan sebagai perisai pembenaran moral untuk melegitimasi aksi pembangkangan konstitusional tersebut. Husniah ingin mengirimkan sinyal kuat kepada konstituennya bahwa ia adalah sosok pemimpin yang taat hukum namun tegas dan tidak bisa didikte oleh tekanan politik dewan.
Namun, taktik komunikasi bertahan ini mengabaikan prinsip akuntabilitas publik. Dengan memilih meninggalkan podium formal, sang bupati justru melakukan sabotase komunikasi terhadap dirinya sendiri karena kehilangan hak veto informasi untuk membantah kesaksian-kesaksian krusial yang menyudutkannya di bawah sumpah.
Bappilu Demokrat Gowa menilai strategi komunikasi politik ini gagal meluluhkan kelompok pemilih rasional, terutama setelah terjadinya disregulasi komunikasi internal (internal communication breakdown) akibat pernyataan terbuka enam saudara kandungnya.
Ketika lingkaran terdekat (keluarga) justru mengeluarkan kontra-narasi yang meminta bupati berhenti bertingkah sebagai korban (play victim), legitimasi pesan victimhood yang dibangun langsung runtuh.
Pada akhirnya, pelarian komunikasi dari ruang sidang ini menjadi bumerang fatal, karena keheningan jawaban bupati di hadapan Pansus secara otomatis diterjemahkan oleh publik sebagai bentuk pembenaran atas seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Leave a Reply