EternityNews

AKTUAL FAKTUAL EDUKATIF

Masyarakat Adat Segekhi Suku Tegaskan Penolakan Pengeboran Geotermal Gunung Rajabasa

Berbasis Aspirasi Masyarakat Adat

LAMPUNG SELATAN // Eternitynews.id // Di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Masyarakat Adat Segekhi Suku kembali menyatakan sikap tegas menolak rencana pengembangan energi panas bumi (geothermal), termasuk rencana pengeboran di kawasan Gunung Rajabasa oleh PT Supreme Energy.

 

Penegasan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Adat Masyarakat Segekhi Suku yang digelar Minggu, 16 Agustus 2026, di Lamban Balak Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau, Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

 

Musyawarah dihadiri perwakilan tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda Segekhi Suku dari empat kecamatan. Pertemuan itu menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan sikap sekaligus menyusun langkah penyampaian aspirasi melalui jalur hukum, dialog dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

 

Bukan Menolak Pembangunan, Tetapi Mempertanyakan Masa Depan Rajabasa

 

Ketua Forum Segekhi Suku, Betarahmi Adok Pengikhan Pukuk Sabuay Nimbau, menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan tanah adat harus dilakukan dengan persatuan dan niat yang sama.

 

Menurutnya, generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga apa yang telah diwariskan leluhur, termasuk tanah dan lingkungan yang menjadi ruang hidup masyarakat.

 

«“Dalam perjuangan ini, mari kita satukan niat untuk berjuang sebagaimana leluhur kita dahulu mempertahankan tanah adat. Leluhur kami tidak pernah mengajarkan untuk tunduk kepada penjajahan asing. Leluhur kita tidak mau tunduk pada pihak asing dalam mempertahankan tanah dan bumi Lampung,” tegasnya.»

 

Ia juga mengingatkan agar kekayaan alam dan ruang hidup masyarakat tidak dikorbankan tanpa kajian serta pertimbangan yang matang.

 

«“Jangan gadaikan kekayaan alam kita kepada pihak asing. Gunung Rajabasa dan lingkungan di sekitarnya adalah bagian dari warisan yang harus kita jaga. Perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita di masa depan,” tambahnya.»

 

Sementara itu, Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau, melalui Sekretaris Forum Segekhi Suku, Haris, menegaskan bahwa sikap masyarakat adat bukan berarti menolak seluruh program pembangunan pemerintah.

 

«“Kita tidak sedang mencari pertentangan. Kita mendukung pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Tetapi ketika menyangkut Gunung Rajabasa, kita harus berpikir panjang. Jangan sampai keuntungan hari ini justru meninggalkan persoalan bagi generasi yang akan datang.”»

 

Pemuda Segekhi Suku: Rajabasa Bukan Sekadar Lokasi Investasi

 

Suara penolakan juga datang dari kalangan pemuda.

 

Arham, salah satu pemuda Forum Segekhi Suku, mengatakan bahwa menjaga tanah dan alam merupakan tanggung jawab generasi sekarang.

 

«“Leluhur kita tidak mau tunduk pada asing. Mereka mempertahankan tanah dan bumi Lampung dengan semangat dan keberanian. Sekarang giliran kita menjaga apa yang telah diwariskan kepada kita. Jangan sampai kekayaan alam kita digadaikan dan masyarakat sendiri yang menanggung dampaknya.”»

 

Menurutnya, perjuangan masyarakat adat harus tetap dilakukan secara damai, bermartabat dan sesuai ketentuan hukum.

 

Hal senada disampaikan Khaja Pemuka. Ia menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung pembangunan pemerintah daerah, namun meminta adanya pertimbangan yang lebih matang terkait rencana pengeboran Gunung Rajabasa.

 

«“Kami mendukung semua pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Namun, khusus untuk rencana pengeboran Gunung Rajabasa, kami berharap pemerintah berpikir ulang demi kenyamanan dan kondisi masyarakat adat Lampung Selatan,” ujarnya.»

 

Ia meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara terburu-buru serta membuka ruang dialog dengan masyarakat adat dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

 

Advokat: Aspirasi Harus Satu Komando dan Berada dalam Koridor Hukum

 

Advokat yang bergabung dalam Forum Segekhi Suku, Jonizar AR, S.E., S.H., mengingatkan agar perjuangan masyarakat dilakukan secara terorganisir.

 

«“Mari kita satu komando dengan pimpinan Forum Segekhi Suku. Kita sampaikan aspirasi secara tegas, tetapi tetap dengan cara yang beretika dan sesuai hukum.”»

 

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa langkah masyarakat adat diarahkan melalui jalur konstitusional, termasuk dialog, audiensi dan penyampaian keberatan kepada lembaga pemerintahan maupun legislatif.

 

Persoalan Lingkungan dan Amanah Menjaga Alam

 

Tokoh agama dan masyarakat, Abdul Fattah, turut mengingatkan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT.

 

Pesan tersebut dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf ayat 56 yang mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.

 

Pesan keagamaan tersebut menjadi bagian dari refleksi musyawarah bahwa pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam semestinya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

 

Tokoh masyarakat Burhanuddin juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terpecah.

 

«“Kita harus bersatu, bersuara dan berjuang. Jangan mudah terpecah. Perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga kehidupan masyarakat dan masa depan anak cucu kita.”»

 

Forum Minta Pemerintah Buka Informasi Secara Transparan

 

Forum Segekhi Suku meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan DPRD Lampung Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana pengembangan geothermal PT Supreme Energy di kawasan Gunung Rajabasa.

 

Informasi yang diminta masyarakat antara lain menyangkut status perizinan, lokasi dan tahapan kegiatan, hasil kajian lingkungan, potensi dampak terhadap sumber air dan pertanian, serta bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

 

Forum juga berharap DPRD Lampung Selatan membuka ruang audiensi agar perwakilan masyarakat adat dapat menyampaikan secara langsung sikap, aspirasi dan kekhawatiran mereka.

 

Bagi Masyarakat Adat Segekhi Suku, persoalan Gunung Rajabasa tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan atau investasi.

 

Di balik polemik tersebut terdapat persoalan yang lebih luas: lingkungan, tanah adat, ruang hidup masyarakat, warisan leluhur serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

 

Karena itu, penolakan terhadap rencana pengeboran Gunung Rajabasa kembali ditegaskan.

 

Musyawarah adat kemudian ditutup dengan doa untuk para leluhur dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

 

Bagi Segekhi Suku, momentum HUT RI ke-81 bukan hanya menjadi perayaan kemerdekaan, tetapi juga pengingat bahwa menjaga tanah, alam dan warisan leluhur merupakan bagian dari perjuangan generasi hari ini untuk masa depan anak cucu.

(Syah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *