EternityNews

AKTUAL FAKTUAL EDUKATIF

KMP AKAN SURATI KEJARI: MINTA KEJELASAN ANOMALI DBHP PURWAKARTA, JANGAN BIARKAN LAPORAN TANPA KEPASTIAN!

PURWAKARTA – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) akan kembali menyurati Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk meminta kejelasan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta TA 2016–2025.

 

Sebelumnya, Kejari Purwakarta melalui surat Nomor B-3419/M.2.14.2/Dek.1/10/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyampaikan bahwa laporan KMP telah ditindaklanjuti dengan penelitian. Ketua KMP juga telah memberikan klarifikasi serta menyerahkan kajian hukum, analisis forensik awal, dokumen pendukung, dan petunjuk pemeriksaan kepada pihak Kejaksaan.

 

Kajian KMP menyoroti sejumlah anomali, mulai dari penganggaran dan penghapusan alokasi DBHP dalam APBD Perubahan TA 2018, pencatatan kewajiban dalam Neraca, hingga realisasi belanja infrastruktur dan pembayaran kepada pihak ketiga.

 

Bagi KMP, persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai kesalahan administrasi. Dasar pengambilan kebijakan, penggunaan kewenangan, pencatatan keuangan, dan aliran dana harus ditelusuri secara menyeluruh.

 

Berdasarkan analisis hukum dan dokumen yang disampaikan, KMP melihat adanya petunjuk yang patut didalami untuk menguji dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta kemungkinan terpenuhinya unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

 

Melalui surat yang akan dikirimkan, KMP meminta penjelasan tertulis mengenai status dan hasil penelitian, kemungkinan tindak lanjut ke tahap penyelidikan, serta bagaimana Kejaksaan menindaklanjuti dokumen, bukti, dan keterangan yang telah disampaikan.

 

Surat tersebut akan ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Barat, serta Direktur Pengendalian Operasi pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI.

 

Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP., menegaskan:

 

“KMP tidak meminta Kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa pembuktian. Kami meminta seluruh dokumen dan petunjuk yang telah disampaikan diuji secara profesional. Sekarang kami ingin mengetahui, sudah sejauh mana laporan ini ditindaklanjuti?”

 

JANGAN BIARKAN LAPORAN BERHENTI TANPA KEJELASAN. BUKA FAKTANYA, TELUSURI TRANSAKSINYA, UJI DUGAAN PIDANANYA, DAN PASTIKAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMNYA!

 

KMP akan terus mengawal penanganan laporan ini. Mengawal Transparansi, Menguji Akuntabilitas, Memperjuangkan Keadilan. Pungkas Zaenal Abidin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *