Purwakarta, 13 November 2026 — Sikap PT Indorama Polychem Indonesia dalam agenda klarifikasi dan verifikasi partisipatif yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Jumat (13/11/2026), menuai sorotan Komunitas Madani Purwakarta (KMP).
Pihak perusahaan hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi menolak mengikuti proses verifikasi bersama KMP. Akibatnya, agenda yang semula dimaksudkan untuk menguji kesesuaian hasil uji laboratorium air limbah dengan data dan kondisi operasional perusahaan tidak dapat terlaksana sebagaimana direncanakan.
KMP menilai sikap tersebut menunjukkan resistensi terhadap pelaksanaan kontrol sosial masyarakat. Bahkan, secara kelembagaan, KMP memandang sikap perusahaan terkesan angkuh ketika ruang verifikasi partisipatif yang difasilitasi pemerintah tidak dimanfaatkan untuk menguji persoalan secara terbuka dan berbasis data.
Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP., menegaskan bahwa verifikasi yang diminta KMP bukanlah tindakan untuk mengintervensi kegiatan usaha ataupun mengambil alih kewenangan pemerintah. KMP justru mendorong agar kepatuhan pengelolaan lingkungan hidup dapat diuji secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Persoalan lingkungan hidup bukan urusan internal perusahaan semata. Ada kepentingan masyarakat dan lingkungan yang harus dilindungi. Ketika terdapat pertanyaan mengenai konsistensi hasil uji laboratorium dengan data operasional perusahaan, seharusnya ruang klarifikasi dan verifikasi dimanfaatkan untuk menjawabnya dengan bukti, bukan justru menolak proses verifikasi partisipatif,” tegas Zaenal.
KONTROL SOSIAL ADALAH HAK MASYARAKAT, BUKAN PERMINTAAN IZIN KEPADA PERUSAHAAN
KMP mengingatkan bahwa Pasal 70 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bentuk peran tersebut mencakup pengawasan sosial, penyampaian saran, pendapat, keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi dan/atau laporan.
Dengan demikian, kegiatan verifikasi partisipatif yang dilakukan KMP memiliki landasan hukum. Pelaksanaan kontrol sosial tidak bergantung pada kesediaan perusahaan untuk menerima atau menyetujui keberadaan organisasi masyarakat.
“Kami tidak meminta izin perusahaan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Itu merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Kami juga tidak mengambil alih kewenangan DLH. Justru kami meminta pemerintah menjalankan kewenangan pengawasannya secara profesional dan independen,” lanjut Zaenal.
TUJUH ASPEK TEKNIS JANGAN DIJAWAB DENGAN SEKADAR PENJELASAN ADMINISTRATIF
KMP menegaskan bahwa persoalan yang hendak diverifikasi bukan persoalan sepele. Terdapat tujuh aspek teknis yang sebelumnya telah dimasukkan dalam materi verifikasi DLH, yaitu:
- Konsistensi hasil uji laboratorium dengan kapasitas produksi dan debit limbah aktual.
-
Validitas pencatatan flowmeter, fungsi, dan kalibrasinya.
-
Korelasi kapasitas produksi, penggunaan air, bahan kimia, dan beban pencemaran.
-
Logsheet operasional IPAL, termasuk penggunaan bahan kimia dan produksi lumpur.
-
Neraca air perusahaan.
-
Konsistensi hasil pengujian laboratorium dalam beberapa periode.
-
Dokumen teknis pendukung, termasuk Persetujuan Teknis Air Limbah, desain IPAL, operasional, pemeliharaan, dan pengelolaan limbah B3.
Menurut KMP, seluruh aspek tersebut membutuhkan pemeriksaan silang (cross-checking) antara dokumen, data operasional, hasil pengujian laboratorium, dan kondisi faktual di lapangan.
Hasil uji laboratorium yang memenuhi baku mutu tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan apabila konsistensi data debit, kapasitas produksi, neraca air, dan operasional IPAL belum diverifikasi secara memadai.
KMP DESAK DLH LAKUKAN PEMERIKSAAN FAKTUAL, LIBATKAN TIPIDTER DAN AWAK MEDIA
Atas tidak terlaksananya agenda verifikasi partisipatif, KMP menyatakan akan meminta DLH Kabupaten Purwakarta mengambil langkah lebih konkret melalui pemeriksaan faktual langsung (on-site verification) ke lokasi perusahaan.
KMP juga akan meminta agar kegiatan tersebut melibatkan empat unsur:
- DLH/PPLH, sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemeriksaan teknis sesuai kewenangannya.
-
KMP, sebagai unsur masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
-
Unit Tipidter Satreskrim Polres Purwakarta, melalui koordinasi untuk mendukung ketertiban proses dan melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi tindak pidana sesuai kewenangannya.
-
Awak media, sebagai unsur peliputan, dokumentasi, dan pengawal transparansi informasi publik.
KMP juga meminta agar pemeriksaan mencakup pengecekan langsung instalasi IPAL, pencatatan flowmeter, neraca air, penggunaan bahan kimia, kapasitas produksi, debit air limbah, serta pengambilan sampel dan pengujian pembanding apabila diperlukan melalui prosedur resmi.
Zaenal menegaskan, kegagalan forum klarifikasi tidak boleh menjadi alasan bagi DLH untuk menghentikan proses pengawasan.
“Pengawasan lingkungan hidup adalah kewajiban pemerintah, bukan kegiatan yang boleh berjalan atau berhenti hanya berdasarkan kesediaan perusahaan. Jika forum partisipatif tidak terlaksana, DLH tetap memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan langsung melalui PPLH.”
PERUSAHAAN TIDAK BOLEH BERADA DI ATAS KONTROL SOSIAL
KMP menegaskan bahwa perusahaan memiliki hak untuk menyampaikan keberatan terhadap mekanisme pertemuan. Namun, hak tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
KMP juga mengingatkan bahwa Pasal 71 UU 32/2009 menempatkan pengawasan ketaatan lingkungan hidup sebagai kewajiban pemerintah sesuai kewenangannya.
“Kami ingin memastikan bahwa yang diuji bukan sekadar kelengkapan dokumen atau angka-angka hasil laboratorium, melainkan kesesuaian seluruh data tersebut dengan kondisi operasional perusahaan yang sesungguhnya.”
KMP menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat verifikasi faktual, hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tindak lanjut yang jelas dari instansi berwenang.
Kepatuhan lingkungan hidup bukan sekadar klaim perusahaan. Kepatuhan harus dapat dibuktikan melalui data, pemeriksaan faktual, dan pengujian yang objektif.
Kontrol sosial bukan ancaman bagi perusahaan yang patuh. Justru keterbukaan terhadap pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Tegas Zaenal Abidin.
Leave a Reply