OKU SELATAN 04/09/2026
Teka-teki di balik penolakan tegas pihak SMP Negeri 1 Buay Pemaca terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mulai terkuak. Kabar ganjil yang menyelimuti lembaga pendidikan itu kini menemukan titik terang, namun justru menimbulkan sorotan tajam terkait alasan yang diduga mendasari keputusan menutup pintu bagi program kesejahteraan siswa tersebut.
Berdasarkan keterangan tegas yang disampaikan oleh narasumber berinisial H dari dapur pelaksana program (SPPG), penolakan yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan ini bukan tanpa sebab. Pihak sekolah diduga mengajukan dua tuntutan kunci yang dianggap menjadi syarat mutlak: pertama, kenaikan insentif atau honor yang disamakan dengan besaran yang diterima petugas Posyandu; dan kedua, tuntutan menu makanan yang “dispesialkan” khusus untuk kalangan guru.
Kenyataan ini menegaskan dugaan bahwa penolakan itu bukan atas pertimbangan teknis murni atau kepentingan siswa, melainkan didasari tuntutan tambahan yang di luar mekanisme standar program. Alih-alih menyambut baik upaya pemenuhan gizi anak didik, pihak sekolah terlihat lebih memprioritaskan keuntungan tambahan dan perlakuan istimewa bagi tenaga pendidik dan pengelola.
Sikap keras kepala dan tertutup pihak sekolah terasa semakin janggal saat awak media berupaya menelusuri kebenaran ini. Jurnalis berusaha mengonfirmasi langsung guna mendapatkan penjelasan atau bantahan, namun berhadapan dengan tembok kebisuan yang kokoh. Seluruh elemen sekolah yang dihubungi memilih membisu, menutup akses informasi, dan menolak memberikan klarifikasi sedikit pun terkait tudingan tuntutan insentif dan menu khusus tersebut.
Fenomena ini memicu pertanyaan kritis di tengah masyarakat: Apakah sekolah menjadikan program untuk kesejahteraan anak sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan pribadi golongan? Mengapa alasan penolakan yang jelas dan terukur justru disembunyikan di balik sikap tertutup dan ketidak transparan?
Hingga berita ini diturunkan, manajemen SMP 1 Buay Pemaca tetap bungkam seribu bahasa meski fakta di lapangan telah berbicara. Penolakan yang berlangsung sebulan penuh ini semakin menegaskan adanya hal yang disembunyikan di balik pintu tertutup, yang berpotensi merugikan hak siswa demi tuntutan yang tidak berdasar.
Awak media terus memantau dan mendesak pihak berwenang untuk membuka fakta sesungguhnya. Apakah kepala sekolah berani mengakui tuntutan itu, atau diam-diam berharap masalah ini hilang ditelan waktu?
Penulis
Romy Batara 94
Leave a Reply