INDRAMAYU – Hasil dari pemeriksaan Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi sorotan tajam. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam laporan tersebut berkaitan dengan beberapa temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terindikasi dari ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa di 31 kecamatan, kekurangan volume pekerjaan infrastruktur, hingga kesalahan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp56 miliar lebih.
Sikap APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu bernomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026.
Sedangkan FPWI selaku ketua Chong Soneta, melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
FPWI juga menyampaikan tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Agung RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.
Kedua laporan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026), sebagai bentuk dorongan kepada APH agar temuan pemeriksaan BPK tidak berhenti sebatas rekomendasi administratif, tetapi terus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.
Melalui Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan
“Kami serius terus mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses secara hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.
Masih menurut Tomi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Indramayu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan tanpa masalah dan persoalan.
Berdasarkan LHP Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.
Belanja Barang dan Jasa di 31 Kecamatan Bermasalah.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian serius adalah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
BPK mencatat nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp1.967.483.078. Kondisi ini menyebabkan penyajian realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sebenarnya.
Maka dari temuan yang melibatkan seluruh kecamatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pemerintahan kecamatan.
Kekurangan Volume 35 Paket Pekerjaan Infrastruktur
BPK juga menemukan kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.
Pada pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, nilai kekurangan volume tercatat sebesar Rp1.821.214.000.
Dari temuan tersebut, terdapat pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp169.913.000. Sementara dokumen pemeriksaan juga mencatat kelebihan pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti sebesar Rp1.580.239.000.
Temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta ketelitian dalam proses pembayaran proyek yang bersumber dari APBD.
Kesalahan Penganggaran Dana BOS Rp56 Miliar
Temuan dengan nilai terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu.
BPK mencatat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp56.000.468.200 atau sekitar 99,72 persen dari total pagu anggaran Rp56.158.095.300.
Dalam dokumen pemeriksaan dijelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium bulanan tenaga pendidik dan kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
Utama dari persoalan terletak pada klasifikasi rekening belanja yang digunakan. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembayaran honorarium tenaga non-ASN tersebut semestinya diklasifikasikan dalam Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Pegawai.
Akibatnya, penyajian LRA pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan Belanja Barang dan Jasa kurang saji dengan nilai yang sama.
BPK juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses penganggaran yang melibatkan beberapa unsur birokrasi, yakni Pengguna Anggaran pada Disdikbud, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketiganya dinilai kurang cermat dalam pemilihan, penyusunan, dan evaluasi kode rekening belanja pada dokumen perencanaan anggaran.
Tegas FPWI: Jangan Berlindung di Balik Opini WTP
Tomi Susanto menilai temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam sistem penganggaran dan pengawasan keuangan daerah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia secara khusus menyoroti kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar yang dinilai bukan sekadar persoalan teknis pencatatan.
“Ini cerminan nyata dari inkompetensi sistemik yang melibatkan banyak lapis birokrasi, mulai dari satuan kerja perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Layak atau tidak mereka bekerja bisa dinilai dari persoalan ini. Kami serius sudah mendatangi Kejati Jabar untuk mendorong kasus ini segera diproses hukum,” tegasnya.
Tomi juga mengingatkan agar opini WTP tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan catatan pemeriksaan BPK.
Ia mendesak Bupati Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, termasuk memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti dan kelebihan pembayaran yang tercatat dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.
“Kami akan telusuri, apakah sudah dikembalikan atau belum. Yang jelas, temuan ini menunjukkan adanya titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi,” katanya.
Sementara itu, praktisi hukum asal kota mangga Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., menilai temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, pengembalian keuangan negara tidak otomatis menutup kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur tindak pidana.
Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketika dikonfirmasi mengenai temuan kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin, mengaku belum memahami persoalan yang dimaksud.
“Untuk temuan BOS yang mana, saya belum paham, Mas,” ujar Caridin melalui pesan WhatsApp, Minggu sore (15/11/2026).
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak Pemkab Indramayu mengenai tindak lanjut atas seluruh temuan tersebut.
(S.prant)














Leave a Reply