EternityNews

AKTUAL FAKTUAL EDUKATIF

Peta Politik Pemilu 2029 Mulai Menghangat, KPU Bandung Barat Kaji Ulang Pembagian Dapil dan Jatah Kursi DPRD 

KAB. BANDUNG BARAT – Persaingan politik menuju Pemilu 2029 mulai memasuki babak persiapan. Di Kabupaten Bandung Barat, salah satu isu strategis yang kini menjadi perhatian adalah kemungkinan perubahan susunan daerah pemilihan (dapil) serta pembagian kursi DPRD.

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mulai membuka pembahasan tersebut dengan mengumpulkan pandangan berbagai pemangku kepentingan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat, Rabu (18/11/2026).

Mengusung tema mekanisme dan proyeksi penataan dapil serta alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, pertemuan ini melibatkan perwakilan partai politik, penyelenggara Pemilu, dan unsur masyarakat sipil.

Pembahasan tersebut dinilai strategis karena perubahan konfigurasi dapil bukan hanya menyangkut persoalan pembagian wilayah administratif pemilihan. Kebijakan ini juga berhubungan erat dengan distribusi keterwakilan politik dan strategi partai dalam menghadapi perebutan kursi legislatif.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman, menjelaskan bahwa forum tersebut sengaja digelar untuk menyerap berbagai perspektif sebelum proses kajian penataan dapil dilakukan lebih jauh.

KPU, kata dia, ingin memastikan bahwa pembahasan sejak awal melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga berbagai kemungkinan perubahan dapat dipetakan secara terbuka.

 

“Kami ingin melihat bagaimana pandangan dan respons partai politik maupun tokoh masyarakat terhadap pembahasan dapil ini. Karena itu, sejak awal kami membuka ruang diskusi dengan melibatkan berbagai unsur. Alhamdulillah, antusiasme peserta sangat baik, bahkan sejumlah partai politik hadir langsung dengan pimpinan masing-masing,” ujar Ripqi.

Ia menyebutkan, seluruh masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan inventarisasi dan evaluasi. Namun, hingga saat ini KPU belum menetapkan adanya perubahan terhadap susunan dapil yang berlaku.

50 Kursi DPRD Masih Menjadi Proyeksi

Selain kemungkinan perubahan wilayah pemilihan, persoalan jumlah kursi DPRD juga menjadi salah satu materi penting dalam diskusi.

Ripqi mengungkapkan, berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang saat ini berkisar 1,9 juta jiwa, proyeksi alokasi kursi DPRD pada Pemilu 2029 masih berada di angka 50 kursi.

Adapun penambahan menjadi 55 kursi belum dapat dipastikan. Peluang tersebut baru terbuka apabila jumlah penduduk telah mencapai ambang batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Persoalan lainnya adalah ketentuan mengenai batas maksimal kursi dalam satu dapil. Regulasi yang nantinya diberlakukan akan menentukan apakah konfigurasi dapil saat ini masih dapat dipertahankan atau harus disusun kembali.

 

Ripqi mencontohkan, jika batas maksimal ditetapkan sebanyak 10 kursi per dapil, maka daerah pemilihan yang saat ini memperoleh jatah 11 kursi berpotensi mengalami penyesuaian.

Namun, apabila ketentuan memperbolehkan maksimal 12 kursi dalam satu dapil, susunan yang ada sekarang masih memungkinkan untuk dipertahankan.

“Jadi, kemungkinan perubahan itu tetap terbuka. Namun, semuanya akan sangat bergantung pada regulasi yang berlaku. Kami belum sampai pada tahap menentukan perubahan, karena saat ini masih mengumpulkan pandangan dan masukan dari para peserta,” tegasnya.

 

Parpol Mulai Mencermati Potensi Perubahan

Pembahasan penataan dapil diperkirakan akan menjadi perhatian serius partai politik. Sebab, perubahan komposisi wilayah pemilihan maupun distribusi kursi dapat memengaruhi peta kekuatan politik di setiap daerah.

Perubahan tersebut juga berpotensi menuntut penyesuaian strategi partai, mulai dari pemetaan basis dukungan hingga penentuan calon legislatif yang akan diusung.

Meski demikian, KPU menegaskan bahwa pembahasan dalam forum tersebut hanya berfokus pada penataan dapil DPRD Kabupaten Bandung Barat. Sementara kewenangan penataan dapil untuk DPRD Provinsi dan DPR RI berada pada penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya.

Kehadiran pimpinan dan pengurus partai politik dalam FGD tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan dapil bukan isu yang bisa dipandang sebelah mata menjelang kontestasi politik mendatang.

KPU Kabupaten Bandung Barat berharap forum ini mampu menghasilkan masukan yang komprehensif sebagai landasan penyusunan kajian berikutnya.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana regulasi dan hasil kajian nantinya menentukan wajah baru peta pemilihan di Bandung Barat. Sebab, di balik pembagian dapil dan alokasi kursi, terdapat kepentingan besar mengenai pemerataan suara serta keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif pada Pemilu 2029.

 

 

Dudy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *