LAMPUNG – ETERNITYNEWS.ID | Dugaan ancaman pembunuhan terhadap dua wartawan yang bertugas di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menuai kecaman keras dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPP AWPI), Hengki Ahmat Jazuli, S.AP., S.H., M.H., CLAP.
Dua wartawan dari media Ungkapkasus.id dan Jejakkasus.info yang tergabung dalam organisasi AWPI tersebut diduga mengalami intimidasi dan ancaman keselamatan di wilayah Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan ancaman tersebut berkaitan dengan aktivitas jurnalistik keduanya dalam melakukan peliputan dan pemberitaan mengenai dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan wartawan sekaligus jaminan kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Ketua Umum DPP AWPI, Hengki Ahmat Jazuli, menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi, tekanan, maupun ancaman kekerasan terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan, terlebih apabila berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang.
“Atas nama organisasi AWPI, kami mengecam keras apabila benar terdapat ancaman pembunuhan terhadap wartawan Ungkapkasus.id dan Jejakkasus.info. Mereka merupakan bagian dari insan pers yang tergabung dalam AWPI. Kami tidak akan membenarkan segala bentuk intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,” tegas Hengki.
BUKAN SEKADAR INTIMIDASI, KESELAMATAN WARTAWAN DIPERTARUHKAN
Menurut Hengki, ancaman terhadap wartawan bukan persoalan pribadi semata, melainkan berpotensi menjadi ancaman terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Ia mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta mengawasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, setiap pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan semestinya menempuh mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru mendapatkan ancaman keselamatan. Jika ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan, silakan gunakan hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme hukum. Bukan dengan ancaman pembunuhan,” ujarnya.
AWPI DESAK KAPOLRES PESISIR BARAT BERTINDAK
Atas dugaan peristiwa tersebut, Hengki secara khusus meminta Kapolres Pesisir Barat agar segera mengambil langkah konkret dengan melakukan penyelidikan secara profesional dan objektif.
Ia mendorong kepolisian untuk meminta keterangan dari wartawan yang bersangkutan, menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, serta mengamankan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan ancaman tersebut.
Selain itu, perlindungan terhadap keselamatan kedua wartawan juga dinilai perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.
“Kami meminta aparat kepolisian bertindak profesional dan tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele. AWPI mendorong agar dugaan ancaman ini diproses sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup,” tambahnya.
KEMERDEKAAN PERS TIDAK BOLEH DIBUNGKAM
Lebih lanjut, Hengki menegaskan bahwa AWPI berkomitmen menjaga kehormatan dan martabat profesi wartawan melalui pelaksanaan tugas jurnalistik yang profesional, independen, serta berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat.
Secara konstitusional, kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi dijamin oleh UUD 1945. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia.
Pasal 4 ayat (3) UU Pers menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Adapun Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Namun demikian, penilaian terhadap dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.
“AWPI berdiri untuk menjaga martabat profesi wartawan. Jangan ada pihak mana pun yang mencoba membungkam pers melalui intimidasi maupun ancaman kekerasan,” tegas Hengki.
MENUNGGU LANGKAH NYATA APARAT PENEGAK HUKUM
Dugaan ancaman terhadap dua wartawan di Kecamatan Ngambur kini menjadi perhatian organisasi AWPI. Langkah kepolisian dalam menindaklanjuti laporan, mengungkap fakta, dan memastikan keamanan wartawan yang bersangkutan menjadi hal yang dinantikan.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perbedaan pandangan terhadap pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, bukan melalui tekanan maupun kekerasan.
Kemerdekaan pers bukan berarti wartawan kebal hukum. Namun, menjalankan tugas jurnalistik secara profesional juga bukan alasan bagi siapa pun untuk mengancam keselamatan mereka.
Pers harus tetap merdeka, wartawan harus bekerja secara profesional, dan setiap dugaan ancaman kekerasan harus ditangani berdasarkan hukum.
(Tim / Syah)
Leave a Reply