EternityNews

AKTUAL FAKTUAL EDUKATIF

Empat Kasi Kosong di Sragi, Publik Pertanyakan Keseriusan Pemkab Lampung Selatan

Lampung Selatan, 10 Mei 2026, Eternitynews.id-Isu kekosongan jabatan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan kini mulai memantik sorotan luas dan kritik tajam dari masyarakat. Di tengah gencarnya narasi pembangunan dan kemajuan daerah yang terus digaungkan pemerintah, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi berbeda: sejumlah posisi penting di tingkat kecamatan masih kosong dan belum terisi hingga sekarang.

Kondisi paling mencolok terjadi di Kecamatan Sragi. Berdasarkan informasi yang terungkap hari ini, Minggu (10/5/2026), terdapat empat posisi Kepala Seksi (Kasi) yang kosong sekaligus. Situasi tersebut membuat roda pemerintahan di kecamatan praktis hanya ditopang Camat dan Sekretaris Kecamatan.

Camat Sragi, Wayan Susana ST., MT., bahkan dikabarkan sampai mencurahkan keluhannya melalui sambungan telepon pada pukul 09.31, 09.42, dan 09.44 WIB. Dalam percakapan itu, ia disebut memohon agar segera dicarikan empat tenaga baru untuk mengisi posisi yang kosong, termasuk jabatan strategis Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Tak hanya itu, Wayan juga meminta agar pengisian dapat diprioritaskan dari wilayah terdekat seperti Ketapang dan Palas demi mempercepat penyesuaian kerja serta efektivitas pelayanan.

Kondisi tersebut langsung memicu pertanyaan besar dari masyarakat. Sebab di tengah klaim bahwa Lampung Selatan terus bergerak maju, justru struktur birokrasi paling dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih mengalami kekosongan serius.

“Kalau memang pembangunan maju, mengapa jabatan penting di kecamatan sampai kosong bertahun-tahun?” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang ikut menyoroti persoalan ini.

Sorotan serupa juga mengarah ke Kecamatan Way Sulan. Di kecamatan tersebut, posisi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan diketahui juga belum terisi.

Namun saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Camat Way Sulan, Fitri Hidayat memilih memberikan jawaban singkat.

“Untuk masalah ini saya tidak berkomentar, Bang.”

Jawaban tersebut justru memunculkan tafsir luas di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai ada persoalan internal yang cukup sensitif hingga pejabat kecamatan memilih irit bicara.

Padahal, jabatan Ekonomi dan pembangunan merupakan posisi vital dalam pemerintahan kecamatan. Fungsi utamanya berkaitan langsung dengan pengawasan pembangunan, pembinaan ekonomi masyarakat, hingga penggalian potensi wilayah. Kekosongan posisi ini tentu dinilai dapat menghambat efektivitas pelayanan dan percepatan pembangunan di tingkat bawah.

Lebih jauh lagi, masyarakat kini mulai mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pasalnya, Bupati Lampung Selatan diketahui telah menjabat lebih dari satu tahun. Waktu tersebut dinilai cukup panjang untuk melakukan penataan birokrasi serta melengkapi struktur pemerintahan hingga tingkat kecamatan.

Namun fakta di lapangan menunjukkan masih adanya jabatan-jabatan penting yang dibiarkan kosong terlalu lama.

Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa persoalan mendasar birokrasi belum menjadi prioritas utama. Sementara di sisi lain, slogan kemajuan daerah terus digaungkan ke publik.

“Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau pejabat pelaksananya saja tidak lengkap?” kritik warga lainnya.

Keluhan yang kini mulai mencuat ke permukaan dianggap sebagai akumulasi beban yang selama ini dipendam para camat. Publik pun menilai pemerintah daerah tidak boleh lagi menutup mata terhadap persoalan tersebut.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya pelayanan publik yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun daerah.

Kini masyarakat menunggu jawaban konkret dari Bupati Lampung Selatan dan BKD. Publik berharap bukan lagi sekadar narasi pembangunan dan slogan kemajuan, melainkan langkah nyata untuk segera mengisi seluruh jabatan kosong demi memastikan roda pemerintahan berjalan optimal hingga ke tingkat paling bawah.

Sebab bagi masyarakat, kemajuan daerah bukan hanya diukur dari pidato dan pencitraan, tetapi dari seberapa siap pemerintah menghadirkan pelayanan yang benar-benar berjalan dan dirasakan rakyat di lapangan.

(Syrm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *