LAMPUNG SELATAN – Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku mendatangi Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang, Selasa (17/11/2026), untuk meminta kejelasan terkait legalitas kegiatan penelitian panas bumi oleh PT Supreme Energy di kawasan Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana pengembangan geotermal di Gunung Rajabasa. Mereka juga mendesak pemerintah membuka informasi mengenai dokumen perizinan, dasar hukum, serta tahapan kegiatan yang telah dilakukan perusahaan.
Kedatangan perwakilan forum bersama sejumlah tokoh adat itu dipicu beredarnya video di media sosial TikTok melalui akun Putra Banten 288 yang memperlihatkan aktivitas pekerjaan yang disebut melibatkan PT Supreme Energy di kawasan Gunung Rajabasa.
Menindaklanjuti informasi tersebut, sejumlah tokoh adat Segekhi Suku melakukan penelusuran dengan mendatangi beberapa desa di Kecamatan Rajabasa untuk mencari kejelasan mengenai aktivitas di lapangan. Informasi yang beredar menyebutkan kegiatan tersebut diduga melibatkan warga Desa Cugung dan Desa Sukaraja.
Persoalan ini kemudian dibawa langsung ke UPTD KPH Way Pisang yang berkantor di Jalan Mustafa Kemal No. 26B, Kalianda, guna memperoleh penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.
KPH WAY PISANG AKUI BELUM MENERIMA FISIK DOKUMEN IZIN
Dalam pertemuan tersebut, Kepala UPTD KPH Way Pisang, Wahyudi Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung saat ini masih dalam tahap penelitian.
Menurut Wahyudi, pihak UPTD KPH Way Pisang hanya memfasilitasi kegiatan tersebut karena perusahaan disebut telah memiliki izin penelitian.
Namun, terdapat hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu. Wahyudi mengakui bahwa dokumen izin yang dimaksud belum diterima secara fisik oleh pihak UPTD KPH Way Pisang.
Terkait hal tersebut, Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI Bandar Lampung untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen perizinan tersebut.
Pertemuan lanjutan itu diupayakan dapat terlaksana secepatnya agar informasi mengenai status perizinan dapat dijelaskan kepada masyarakat.
Keterangan tersebut menjadi salah satu poin penting yang masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai jenis izin yang dimiliki perusahaan, instansi penerbit, lokasi kegiatan, serta batas kewenangan masing-masing instansi dalam proses pengawasan.
DALOM KESUMA BANGSA: JANGAN ADA AKTIVITAS TANPA KEJELASAN KEPADA MASYARAKAT
Perwakilan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku, Dalom Kesuma Bangsa, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar mempertanyakan aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, masyarakat adat menuntut keterbukaan pemerintah terhadap seluruh proses yang berkaitan dengan rencana kegiatan panas bumi di Gunung Rajabasa.
“Kami datang untuk meminta kejelasan kepada pemerintah, izin apa saja yang sudah diterbitkan, siapa yang menerbitkan, serta sejauh mana tahapan dan mekanisme yang telah dilalui oleh pihak perusahaan. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui adanya aktivitas di lapangan tanpa mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah,” tegas Dalom Kesuma Bangsa.
Ia menilai Gunung Rajabasa bukan semata-mata kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis, melainkan juga mempunyai nilai historis, sosial, dan kultural bagi masyarakat adat Segekhi Suku.
“Kami menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana geotermal di kawasan Gunung Rajabasa. Bagi masyarakat adat, kawasan ini memiliki nilai penting yang harus dijaga. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah dan lingkungan hidup mereka,” lanjutnya.
Dalom juga meminta agar pemerintah tidak mengambil langkah lebih jauh tanpa memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
EMPAT POIN YANG MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT ADAT
Dalam persoalan ini, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku menaruh perhatian terhadap sejumlah hal mendasar yang membutuhkan jawaban resmi dari pemerintah dan pihak perusahaan.
Pertama, kepastian dokumen izin penelitian yang disebut telah dimiliki PT Supreme Energy, termasuk instansi yang menerbitkan dan dasar hukumnya.
Kedua, kejelasan lokasi, batas wilayah, serta bentuk aktivitas yang saat ini dilakukan di kawasan Gunung Rajabasa.
Ketiga, kepastian tahapan administrasi dan perizinan apabila kegiatan penelitian akan dilanjutkan ke tahap eksplorasi maupun pengeboran panas bumi.
Keempat, bagaimana pemerintah memastikan aspirasi dan kepentingan masyarakat adat diperhatikan dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan tersebut.
Bagi forum, keterbukaan informasi merupakan hal mendasar agar tidak muncul kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
MENUNGGU KLARIFIKASI BPHL WILAYAH VI
Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku berharap rencana koordinasi antara UPTD KPH Way Pisang dan BPHL Wilayah VI Bandar Lampung segera direalisasikan.
Masyarakat menginginkan penjelasan yang tidak sebatas pernyataan lisan, tetapi juga didukung dokumen resmi sehingga status perizinan dan ruang lingkup kegiatan PT Supreme Energy dapat diketahui secara terang.
Hingga pertemuan berlangsung, belum ada penjelasan lengkap mengenai dokumen izin penelitian yang disebut telah dimiliki perusahaan. Kepastian mengenai tahapan perizinan dan rencana kegiatan selanjutnya di kawasan Gunung Rajabasa juga masih menunggu klarifikasi dari instansi terkait.
Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta pemerintah mengedepankan keterbukaan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap aspirasi masyarakat adat.
Bagi masyarakat adat Segekhi Suku, Gunung Rajabasa bukan sekadar kawasan hutan dan sumber daya alam. Gunung tersebut merupakan bagian dari sejarah, identitas, dan warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang.(Syah)














Leave a Reply