Kab bandung barat eternitynews
Keberadaan tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini menjadi persoalan yang membutuhkan penyelesaian serius. Pasalnya, sejumlah lahan yang diklaim sebagai aset desa telah digunakan sekolah dari jenjang SD hingga SMA, sementara mekanisme pemanfaatan dan kepastian status kepemilikannya masih dipertanyakan.
Ketua APDESI Kabupaten Bandung Barat, H. Diki Rohani, S.Pt., yang juga menjabat Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, mendesak pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan tersebut. Ia meminta adanya langkah konkret untuk menelusuri status tanah sekaligus merumuskan kebijakan agar aset desa yang digunakan lembaga pendidikan tetap memberikan manfaat bagi pemerintahan desa.
Pernyataan itu disampaikan Diki ketika ditemui awak media di Kantor Desa Wangunsari, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, penggunaan tanah kas desa untuk fasilitas pendidikan merupakan kepentingan publik. Namun, kepentingan tersebut juga harus diikuti dengan kejelasan administrasi dan mekanisme pemanfaatan aset. Jangan sampai desa kehilangan potensi sumber pendapatan hanya karena tidak adanya kebijakan yang mengatur secara jelas.
Diki mengungkapkan, pihaknya pernah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar membuat instrumen penganggaran melalui skema penyewaan ataupun pembelian tanah kas desa yang telah digunakan sekolah.
“Desa Wangunsari pernah mendorong bagaimana Pemda ini membuat sebuah instrumen anggaran, apakah itu disewa atau dibeli. Sehingga dari hasil pembelian atau sewa itu menjadi PAD desa dan mungkin mengganti tanah kas desa yang lain,” ujarnya.
Kebutuhan Lahan Koperasi Desa Jadi Tantangan Baru
Persoalan tersebut semakin relevan ketika pemerintah desa dihadapkan pada kebutuhan penyediaan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Di satu sisi, desa dituntut menyediakan tanah untuk mendukung program tersebut. Namun di sisi lain, sebagian aset tanah kas desa sudah dimanfaatkan untuk bangunan sekolah tanpa kejelasan penyelesaian status pemanfaatannya.
Diki menilai kondisi ini perlu segera dibahas secara menyeluruh agar desa tidak terus menghadapi keterbatasan lahan, sementara aset yang dimiliki belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan maupun kepentingan masyarakat.
Ia mengajak seluruh kepala desa di Bandung Barat melakukan pendataan terhadap tanah kas desa yang digunakan sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Inventarisasi tersebut diperlukan untuk mengetahui riwayat penggunaan, dokumen kepemilikan, serta ada atau tidaknya perjanjian pemanfaatan lahan.
Hasil pendataan nantinya akan dijadikan bahan pengajuan audiensi dengan DPMD, Dinas Pendidikan, dan BKAD Kabupaten Bandung Barat.
“Kita ingin duduk bersama dengan dinas terkait untuk mencari jalan keluar. Persoalan ini harus memiliki penyelesaian yang jelas supaya aset desa tidak kehilangan nilai manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
Dokumen Peralihan Tahun 2013 Dipertanyakan
Hal lain yang menjadi perhatian Diki adalah munculnya dokumen peralihan aset dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang digunakan sebagai dasar klaim kepemilikan oleh sejumlah sekolah.
Menurut Diki, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri karena pemerintah desa juga mengaku memiliki bukti administrasi yang menunjukkan bahwa lahan tersebut merupakan tanah kas desa.
Ia mempertanyakan bagaimana tanah yang selama ini tercatat sebagai aset desa dapat masuk dalam pencatatan aset pemerintah kabupaten melalui proses peralihan pascapemekaran daerah pada 2013.
“Ini lebih runyam lagi masalahnya. Kok bisa tanah kas desa tiba-tiba menjadi milik Pemda? Sekolah mereka punya bukti peralihan itu, tetapi kami pun juga punya bukti bahwa itu adalah tanah kas desa. Nah, ini yang harus diluruskan,” tegasnya.
Diki meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka kembali riwayat administrasi dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.
Dengan demikian, dapat diketahui secara terang asal-usul tanah, proses peralihannya, serta dasar hukum pencatatan aset tersebut.
Bupati Diminta Fasilitasi Penyelesaian
Diki berharap Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail memberikan perhatian khusus terhadap persoalan aset desa tersebut. Ia meminta dinas terkait tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga menghadirkan mekanisme penyelesaian yang memiliki kepastian hukum.
Baginya, penyelesaian persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan satu desa, melainkan menyangkut perlindungan aset dan keberlanjutan sumber pendapatan seluruh desa yang menghadapi permasalahan serupa.
Jika hasil verifikasi membuktikan lahan tersebut merupakan aset desa, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme pemanfaatan melalui sewa, pembelian, atau penyediaan tanah pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya berharap kepada dinas terkait juga kepada Bapak Bupati untuk memikirkan permasalahan ini. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan justru semakin besar karena tidak ada kejelasan,” ungkapnya.
Diki menegaskan APDESI KBB akan terus mengawal persoalan tersebut dan mengupayakan audiensi dengan instansi terkait hingga ditemukan penyelesaian.
“Saya akan terus mengajukan permohonan. Pada akhirnya nanti harus ditemukan solusi terbaik untuk permasalahan ini. Saya akan perjuangkan ini untuk desa-desa yang lainnya,” pungkas Diki.
Persoalan tanah kas desa yang digunakan sekolah ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan penataan aset secara menyeluruh. Kepastian status tanah, transparansi administrasi, dan perlindungan hak desa perlu menjadi perhatian agar kepentingan pendidikan tetap berjalan tanpa mengesampingkan hak serta potensi pendapatan desa.
Dudy
Leave a Reply