Lampung Selatan,Eternitynews.id
Aroma ketertutupan mengiringi pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan UPT Puskesmas Palas di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (8/6/2026). Sidak yang seharusnya menjadi momentum keterbukaan terhadap pengawasan publik justru diwarnai dugaan penghalangan terhadap awak media yang hendak meliput jalannya pemeriksaan.
Sejumlah wartawan yang datang ke lokasi mengaku tidak diperkenankan mengambil dokumentasi maupun mendekati area sidak. Larangan tersebut diduga dilakukan oleh petugas keamanan (security) bersama seorang Asisten Lapangan (Aslap) yang dikenal dengan nama Suwarni. Akibatnya, proses pemeriksaan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas berlangsung tanpa dapat disaksikan secara terbuka oleh publik melalui media.
Peristiwa ini sontak memunculkan pertanyaan besar. Sebab, sidak dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi dapur MBG, mulai dari persoalan kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah dapur, hingga keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang disebut-sebut belum berfungsi optimal. Keluhan tersebut sebelumnya telah disampaikan warga sekitar yang merasa terganggu dengan aroma tidak sedap yang diduga berasal dari aktivitas dapur MBG.
Yang menjadi sorotan, dapur MBG merupakan fasilitas yang menjalankan program strategis pemerintah dengan menggunakan anggaran negara dan melayani ribuan siswa penerima manfaat. Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik. Ketika media yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru dibatasi aksesnya, muncul persepsi bahwa ada sesuatu yang tidak ingin diketahui masyarakat.
Secara prinsip, kehadiran pers dalam kegiatan seperti sidak bukan untuk menghambat pekerjaan petugas kesehatan, melainkan memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat diketahui publik secara objektif. Wartawan memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik tanpa alasan yang jelas berpotensi menimbulkan spekulasi dan memperlemah kepercayaan publik terhadap pengelolaan program.
Di sisi lain, sejumlah warga Desa Bangunan mengaku telah lama mempertanyakan kesiapan operasional dapur tersebut. Beberapa warga menilai persoalan limbah dan bau menyengat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas dapur berjalan penuh. Mereka khawatir jika pengelolaan sanitasi tidak sesuai standar, dampaknya bukan hanya dirasakan lingkungan sekitar tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diproduksi setiap hari.
Kekhawatiran serupa mulai muncul di kalangan wali murid. Program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah tentu harus didukung dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Karena itu, hasil sidak UPT Puskesmas Palas menjadi informasi penting yang semestinya dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat sebagai bentuk jaminan bahwa makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar kesehatan.
Ironisnya, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan. Belum diketahui apakah ditemukan pelanggaran, kekurangan fasilitas, persoalan IPAL, atau justru dapur dinyatakan layak beroperasi. Ketidakjelasan tersebut semakin memperbesar ruang pertanyaan di tengah masyarakat yang menunggu kepastian.
Pihak pengelola dapur MBG, Aslap Suwarni, maupun petugas keamanan yang berada di lokasi juga belum memberikan klarifikasi terkait alasan pembatasan terhadap wartawan. Tidak adanya penjelasan resmi membuat publik sulit memahami dasar kebijakan tersebut, terlebih kegiatan yang diperiksa menyangkut pelayanan publik dan penggunaan fasilitas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kini sorotan publik tertuju pada hasil sidak yang dilakukan UPT Puskesmas Palas. Masyarakat menunggu transparansi dari seluruh pihak terkait, baik mengenai kondisi sebenarnya di dapur MBG maupun alasan di balik dugaan penghalangan terhadap media. Sebab dalam program yang menyangkut kesehatan anak-anak dan dana publik, keterbukaan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
(Syrm/Tim)
Leave a Reply