INDRAMAYU – Menyikapi terkait program Irpom tahap II tahun anggaran 2026 di sinyalir ada persoalan pungli maka Dewan Pimpinan Cabang Pro Jurnalismedia Siber (DPC PJS) Kabupaten Indramayu melayangkan surat permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp8 juta per kelompok tani (poktan) pada Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II di Kecamatan Kroya. Selain masalah dugaan pungutan tersebut, juga menyoroti dugaan keterlibatan penyedia jasa pengeboran yang tidak memiliki dokumen atau legalitas badan usaha.

Sikap tegas Ketua DPC PJS Kabupaten Indramayu, Rastim Kenaji, menegaskan ” langkah dan tindakan nyata diambil pada Jumat (20/11/2026) sebagai tindak lanjut atas temuan dan pemberitaan di lapangan mengenai tata kelola bantuan pertanian khususnya di Kecamatan Kroya. Surat bernomor 001/DPC-PJS/IND/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 tersebut meminta dinas teknis memaparkan duduk perkara secara terbuka kepada publik.
”Masih terang Rastim Kami meminta penjelasan pihak DKPP Kabupaten Indramayu mengenai dugaan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan Program Irpom Tahap II di Kecamatan Kroya secara tertulis,” ujarnya.
Rastim Kenaji merinci surat tersebut menyoroti dua hal utama, yakni dugaan penarikan “uang kebersamaan” Rp8 juta per kelompok tani penerima manfaat dan dugaan penggunaan jasa pengeboran tanpa dokumen legalitas badan usaha dalam pengadaan maupun pelaksanaan teknis.
Selain menempuh jalur administratif ke DKPP, DPC PJS Kabupaten Indramayu juga meneruskan informasi dugaan pungutan Rp8 juta per poktan tersebut kepada Kapolres Indramayu. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program.
”Kami juga telah menyampaikan ke Kapolres Indramayu agar diusut tuntas perbuatan yang diduga melanggar hukum tersebut,” tegas Rastim Kenaji.
Dari sejumlah 32 titik dan setiap titik kegiatan Program Irpom menelan anggaran Rp155.700.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, BPLIP Kelas I Bandung. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan guna memperlancar distribusi air ke lahan pertanian, khususnya di wilayah rawan kekeringan.
Dugaan pungutan Rp8 juta per kelompok tani berpotensi membebani kelompok tani penerima manfaat serta berisiko menyimpang dari ketentuan penyaluran bantuan pemerintah. Di sisi lain, legalitas penyedia jasa pengeboran berkaitan langsung dengan mutu teknis, keselamatan kerja, dan akuntabilitas proyek agar infrastruktur air berfungsi optimal dalam jangka waktu panjang.
Hingga berita ini disusun, pihak DKPP Kabupaten Indramayu maupun Polres Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait surat dan informasi dari DPC PJS. Praduga tak bersalah dan keberimbangan informasi tetap dikedepankan sembari menunggu klarifikasi serta penelusuran instansi berwenang.
(S.prant)












Leave a Reply