OKU SELATAN, 19 November 2026
Sebidang tanah di kawasan Tebing Gading, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, kini menjadi sorotan publik. Selama 27 tahun, sejak transaksi jual beli pada tahun 1989, nasib tanah tersebut belum menemukan titik terang. Para ahli waris almarhum H. Zainal Abidin berjuang bukan semata-mata untuk kepemilikan, melainkan satu hal yang mendasar: kejelasan status hukum, luas, dan batas-batas tanah tersebut.

Kisah ini bermula pada tahun 1989. Sebidang tanah dibeli oleh Asmadi untuk pembangunan sekolah Yayasan Bakti Ibu. Awalnya ditawar Rp17 juta, namun karena untuk kepentingan pendidikan, pemilik melepasnya seharga Rp6 juta pada 9 Agustus 1989. Sebagian hak berupa nilai wakaf senilai Rp1 juta telah dikompensasikan dengan tanah seluas 1.300 meter persegi.
Namun, secara ajaib, sebagian tanah itu kemudian tercatat atas nama Sudiatno, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di Yayasan Bakti Ibu. Perubahan inilah yang memicu konflik berkepanjangan.
Pihak ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Baturaja. Mereka menang di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi, dengan hak atas tanah seluas 1.300 meter persegi. Namun pada tahun 2007, pihak lawan mengajukan kasasi dan hasilnya berbalik arah.
Yang paling mengganjal: putusan kasasi itu sendiri belum memberikan kejelasan rinci mengenai batas dan luas tanah. Amar putusan tidak menyebutkan siapa yang berhak dan berapa persisnya.
“Bagaimana kami harus melaksanakan putusan yang batas dan luasnya tidak terperinci jelas?” — pertanyaan yang hingga kini belum terjawab.
Ada hal yang patut dipertanyakan. Secara logika, Sudiatno yang membeli tanah dari Yayasan Bakti Ibu seharusnya berdiri bersama H. Zainal Abidin untuk memperjuangkan kejelasan status tanah tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya — Yayasan Bakti Ibu tampak berpihak pada pihak lain, sehingga ahli waris berjuang sendirian.
Pihak Sudiatno menyebut dirinya korban. Korban dari apa dan oleh siapa? Pertanyaan ini masih menggantung
Persoalan semakin terang setelah ditemukan dugaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 Tahun 2005, atas nama Sudiatno, seluas 3.950 meter persegi, yang diduga tumpang tindih dengan lahan milik almarhum H. Zainal Abidin.
Dua saksi kunci yang terlibat langsung dalam proses penerbitan sertifikat tahun 2003 membantah keabsahannya:
Muhamad Syukur, Mantan Kepala Desa Sumber Jaya:
“Tahun 2003 ada program PRONA, dan SHM terbit tahun 2005. Tapi saya tidak pernah menerbitkan SHM atas nama Sudiatno. Saya tidak pernah menandatangani proses di lokasi tersebut.”
Marlin, Mantan Petugas Ukur PRONA 2003:
“Saya yang bertugas mengukur saat itu. Seingat saya, tidak ada pengukuran atas nama Sudiatno di lokasi itu.”
Lurah Batu Belang Jaya juga mengonfirmasi adanya SHM baru tahun 2026 yang diterbitkan melalui pengajuan mandiri — tanpa melalui proses di kelurahan. Bagaimana mungkin sebuah sertifikat tanah diterbitkan tanpa diketahui oleh instansi pemerintahan setempat? Ini menjadi pertanyaan serius yang perlu ditelusuri.
Pada Kamis, 19 November 2026, tim kuasa hukum ahli waris yang dipimpin Teuku Rizkiansyah, S.H., melakukan pengukuran ulang di lokasi bersama awak media sebagai saksi independen. Hasilnya: tidak ditemukan kesesuaian antara batas fisik di lapangan dengan apa yang tertulis dalam SHM tersebut.
Padahal sebelumnya, Polda Sumatera Selatan telah turun melakukan peninjauan dan pengukuran bersama BPN. Namun, sudah hampir tiga bulan berlalu, hasil pengukuran itu belum juga diserahkan kepada pihak ahli waris. Mengapa hasilnya tertahan?
Pernyataan pihak ahli waris sangat sederhana namun mendalam:
“Kami bukan sekadar ingin menang di pengadilan. Kami hanya ingin tahu — tanah mana yang milik kami, berapa luasnya, dan di mana batasnya. Itu hak kami yang harus dijelaskan oleh negara.”
Persoalan ini bukan sekadar sengketa tanah warga biasa. Ini adalah cermin bagaimana negara menjamin kepastian hukum atas tanah rakyat. Jika sertifikat bisa diterbitkan tanpa diketahui pejabat berwenang, jika hasil pengukuran resmi tertahan tanpa alasan jelas, jika putusan pengadilan tidak bisa dilaksanakan karena kabur — maka keadilan bagi rakyat kecil hanyalah mimpi yang mahal harganya.
27 tahun sudah cukup lama. Warga Tebing Gading berhak tahu — tanah itu milik siapa sebenarnya.
Awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Pintu klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Penulis
Romy Batara 94















Leave a Reply