OKU Selatan – Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan OKU Selatan (AMPPOKUS) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD OKU Selatan, Sumatera Selatan, Kamis (19/02/2026). Mereka menuntut DPRD bertindak tegas terhadap dugaan pengemplangan pajak daerah oleh kontraktor Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Tiga Dihaji.
Koordinator Aksi, Sutaryo, menyampaikan sembilan tuntutan, termasuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan tersebut dan penjatuhan sanksi denda administratif maksimal kepada kontraktor yang menunggak pajak.
AMPPOKUS juga meminta DPRD dan Pemda melayangkan surat teguran tertulis kepada kontraktor dan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap laporan pajak daerah kontraktor PSN. Selain itu, mereka menuntut agar kontraktor yang tetap membandel dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait di pemerintah pusat agar dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) untuk proyek-proyek berikutnya.
Aksi ini juga menuntut adanya sinkronisasi data volume material yang digunakan, khususnya terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dengan realisasi pembayaran pajaknya. Jika terbukti terjadi keterlambatan, DPRD dan Pemda diminta menjatuhkan sanksi denda administratif maksimal sesuai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang berlaku.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres OKU Selatan dan tuntutan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD OKU Selatan. Pimpinan DPRD berjanji akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Ketua DPRD OKU Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk Pansus dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pengemplangan pajak daerah ini.
Romy Batara 94
Leave a Reply