EternityNews

AKTUAL FAKTUAL EDUKATIF

Di balik dugaan pungli program irpom Rp.8 juta per poktan imbasnya nomor kontak wartawan di blokir oleh oknum orang DKPP indramayu

INDRAMAYU – Perebutan serta Polemik dugaan Pungutan Liar (Pungli) dana kebersamaan Rp8 juta per Kelompok Tani (Poktan) pada proyek Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, kian menghangat bahkan memanas. Isu ini tidak hanya menyangkut dugaan pungutan, tetapi juga melebar setelah beredar pesan dalam grup WhatsApp Poktan yang dinilai merendahkan profesi wartawan.

‎

‎Permasalahan ini mencuat ketika Ketua Organisasi Pers DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Indramayu, Rastim Kenaji, meminta konfirmasi kepada petugas lapangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Tati Hartati, pada Jumat (6/11/2026).

‎

‎Melalui pesan singkat, Tati menyatakan bahwa hasil pengecekannya ke kelompok tani tidak menemukan adanya pungutan. Ia juga menyebut dinas sejak awal telah menerbitkan surat edaran larangan praktik tersebut.

‎

‎”Saya konfirmasi ke kelompok tidak ada pungutan seperti yang diberitakan, Pak. Dari awal Dinas sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan hal tersebut. Mangga konfirmasi ke kelompoknya saja, Pak,” ujar Ketua Tim Teknis DKPP Kabupaten Indramayu, Tati Hartati saat itu.

‎

‎Iklim kian memanas setelah muncul tangkapan layar pesan WhatsApp di grup Poktan Kecamatan Kroya yang diduga dikirim oleh mantan Lurah Udin. Pesan tersebut tidak sekadar membantah adanya pungutan, melainkan memuat kalimat kontroversial yang menyinggung integritas wartawan.

‎

‎Dalam pesan itu, pengirim menuding persoalan ini sebagai ulah media yang mempermasalahkan kelompok tani tertentu tanpa bukti. Terdapat pula bernada merendahkan seperti “media kurang sajen” serta tudingan bahwa wartawan menolak uang bensin karena mengincar nominal besar.

‎

‎Berikut kutipan isi pesan WhatsApp tersebut:

‎

‎”Punten bu baru komen kemaren di kumpulkan semua kelopok ngak ada yg ngaku bu itu mah media yg mempermasalahkan kelopok nya pak darta tapi tidak terbukti sempat ketemu sama lurah ngak berani menta besar media kurang sajen …kemaren temen 2 media itu kami panggil saran mereka ngak usah di ladeni dia ngak butuh uang bensin pengen nya besar jadi cari jalan lain yg bisa membuktikan dugaan itu atas dasar pengakuan dari kelompok bakan udah saya tantang mana kelompok nya…”

‎

‎Kantongi Rekaman dan Soroti Legalitas Proyek

‎

Reaksi tegas dari Rastim Kenaji menegaskan “kerja jurnalistiknya berlandaskan fakta lapangan dan kode etik, bukan kepentingan pribadi. Ia mengklaim memiliki bukti rekaman suara ketua kelompok tani di Desa Tanjungkerta yang mengakui adanya dugaan setoran dana kebersamaan Rp8 juta.

‎

‎Selain soal dana, Rastim Kenaji juga menyoroti legalitas pelaksana proyek. Ia berencana mengonfirmasi kelengkapan dokumen badan usaha penyedia jasa pengeboran Irpom Tahap II yang diduga belum memenuhi ketentuan.

‎

‎Namun, upaya konfirmasi lanjutan itu terhambat. Rastim Kenaji menyebut nomor WhatsApp Ketua Tim Teknis DKPP Kabupaten Indramayu, Tati Hartati, mendadak tidak dapat dihubungi.

‎

‎”Ketika saya hendak minta keterangan tambahan terkait legalitas vendor pengeboran tersebut, nomor WhatsApp Tati Hartati tidak bisa dihubungi lagi. Diduga nomor WhatsApp saya diblokir,” kata Ketua DPC PJS Kab Indramayu, Rastim Kenaji, Kamis (19/11/2026).

‎

‎Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi

‎Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih mengupayakan konfirmasi resmi dari pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.

‎Mantan Lurah Udin belum memberikan tanggapan resmi terkait keaslian pesan dalam grup WhatsApp Poktan maupun maksud pernyataannya yang menyinggung profesi wartawan.

‎

‎Tati Hartati dan DKPP Kabupaten Indramayu diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka untuk meluruskan informasi di masyarakat, baik mengenai dugaan pungutan dana kebersamaan maupun legalitas rekanan proyek Irpom.y

‎

‎Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

(S.prant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *