INDRAMAYU, Eternitynews.id
Terjadi Dugaan pungutan liar (pungli) yang dikemas “uang kebersamaan” sebesar Rp8 juta per kelompok tani (poktan) penerima manfaat dalam pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kian memanas. Ada isu memicu keretakan di internal pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Kroya diduga ada perpecahan akibat perebutan pengelolaan dana tersebut.
Keretakan di tubuh internal KTNA Kecamatan Kroya itu diungkapkan oleh salah satu pengurus yakni, Raswadi, yang biasa disapa Bekel Keting. Saat dimintai konfirmasi terkait dugaan pungutan pada program Irpom Tahap II di Desa Tanjungkerta, ia menilai dinamika di lapangan kini semakin kusut dan sarat kepentingan.
”Masih ungkap keting sepertinya sekarang makin rancu dan agak lucu juga. Karena yang semula menggagas ada pungutan uang untuk kebersamaan, entah itu Irpom atau Oplah, sekarang antara Mama Lurah Udin dengan Wa Sadin cs punya ambisi masing-masing,” ujar Bekel Keting melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (17/11/2026).
Masih Menurut Bekel Keting, dana yang disebut sebagai uang kebersamaan tersebut diduga masih berada di tangan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Tanjungkerta. Ia menyebut sejumlah nama yang dikaitkan dengan pengelolaan serta pembagian dana tersebut.
”Yang aku dengar mengenai untuk uang kebersamaan saat ini masih dipegang Wa Sadin cs dengan Gapoktan, yaitu atas nama Durajak dan Kiman. Sementara Mama Lurah Udin dijadikan humas serta dikasih jatah pegangan Rp27 juta. Sementara hanya itu yang aku tahu,” ungkapnya.
Terang Sadin Membantah Keras
Tudingan yang menyeret namanya tersebut dibantah tegas . Saya menyatakan tidak pernah terlibat maupun ikut campur dalam pengelolaan uang kebersamaan Program Irpom Tahap II.
”Salah besar kalau menuding saya yang pegang uang kebersamaan pelaksanaan program irpom tahap II ini. Apalagi menuduh saya sama mantan Lurah Udin punya ambisi masing-masing, itu keliru sekali,” tegas Sadin.
Sementara, Sekretaris Gapoktan Desa Tanjungkerta, Kiman ketika diminta konfirmasinya tidak respon.
Terlebih lagi, anggaran bantuan Irpom untuk setiap titik kegiatan mencapai Rp155.700.000. Dana tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, BPLIP Kelas I Bandung, yang diduga dijadikan ajang pungli.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gapoktan Desa Tanjungkerta yakni nama-nama yang disebut serta pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi guna mengklarifikasi aliran dana maupun dugaan pungutan tersebut.
Aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan dapat melakukan penelusuran agar pelaksanaan program bantuan pertanian bagi petani berjalan transparan dan sesuai aturan.
(S.prant)















Leave a Reply