Kab bandung barat
Persoalan pembayaran gaji pekerja proyek PLTA Upper Cisokan kembali terjadi. Puluhan pekerja proyek menggeruduk kantor PT China Gezhouba Group Corporation (CGGC) selaku kontraktor utama proyek ini. Aksi ini dilakukan oleh para karyawan sub-kontraktor yang belum menerima upah. Kantor CGGC di Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Rabu 15 Juli 2026 sore mulai diduduki oleh para pekerja subkon. Aksi ini dilakukan buntut mandeknya pembayaran atas jasa pekerjaan dan barang yang telah disediakan subkontraktor proyek. Massa juga mendesak kejelasan kerja di proyek strategis nasional (PSN) itu, pasalnya CGGC telah menghentikan ratusan pekerja beberapa hari.
Pantauan di lokasi, aksi massa diawali dengan blokade akase jalan menuju kantor CGGC menggunakan mobil dump truk. Kondisi ini membuat mobilitas pekerja lain lumpuh. Setelah aksi blokade, massa berjalan kaki mendatangi kantor dan memaksa menajemen CGGC turun menemui peserta aksi. Carut-marut Proyek Strategis Nasional (PSN) Upper Cisokan yang dibiayai oleh Bank Dunia hingga kini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan yang belum menemukan penyelesaian.
Berbagai permasalahan terus bermunculan dan berdampak terhadap masyarakat, pengusaha lokal, subkontraktor, hingga para pekerja yang menggantungkan mata pencahariannya dari proyek tersebut. Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah keterlambatan pembayaran upah pekerja yang terjadi berulang kali.
“Bulan ini, gaji belum turun, kami juga udah diberhentikan 5 hari tanpa kejelasan. Jadi kita menuntut PT. CGGC memberi penjelasan. Pertama, kapan gaji turun, kedua gimana nasib kami dipekerjakan lagi atau tidak.” Ujar Miftah Farid (40), salah seorang mandor proyek PLTA Upper Cisokan.
Hal senada diungkapkan M. Duki (45), “Kami meminta perusahaan professional, jangan sampai untuk gaji saja kami mesti aksi dulu. Padahal itu hak kami”.
Terjadi lembur yang tidak masuk akal
Hasil penelusuran tim media di lapangan menunjukkan adanya kerja lembur yang terindikasi di-mark up. Sebagai contoh, pernah terjadi oknum pekerja K3 berinisial C dari kontraktor CGGC yang notabene sudah mendapat gaji yang cukup besar namun yang bersangkutan bisa dengan mudah mendapatkan tunjangan lembur yang tidak masuk akal bahkan melebihi dari gaji beliau sebagai staf K3, hal tersebut terjadi karena ada permainan dengan oknum pengawas K3 proyek PLNE berinisial Y, informasinya mereka ada kerjasama untuk bermain di proyek ini. Kebenaran bahwa C Adalah personal titipan Y dibenarkan oleh manajemen CGGC, “manajemen tidak dapat menolak masuknya pak C karena dia dikenalkan oleh (personil pengawas) Pak Y”, ujar salah satu bagian manajemen CGGC yang tidak mau disebutkan namanya. Kabar terakhir oknum ini sudah tidak lagi bekerja di proyek dengan alasan memilih bekerja di tempat lain. Meski begitu, bukan tidak mungkin modus dari personil pengawas seperti ini berlangsung lagi karena penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh pengawas sebagai pihak yang memeriksa kelayakan personil yang akan bekerja di kontraktor.
Ini merupakan kebiasaan yang sangan fatal, Dimana lembaga pengawas PLNE yang harus pengedepankan profesionalisme malah manjadikan proyek ini sebagai ajang untuk memperkaya dirisendiri. Dalam hal ini PLN harus bertindak tegas untuk mengusut tuntas adanya keterlibatan personil pengawas.
Leave a Reply