TANGGAMUS, LAMPUNG – Duka mendalam berbalut kemarahan kini meluap dari masyarakat dan keluarga pasien terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang, Kotaagung. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan nyawa justru menjadi saksi kelalaian fatal: seorang pasien dalam kondisi kritis terpaksa menunggu enam hari lamanya hanya untuk mendapatkan pemeriksaan rontgen, hingga nyawanya tak tertolong.
Kasus tragis ini kembali membuka lembaran gelap manajemen rumah sakit yang selama ini sudah diwarnai dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Kini pertanyaan besar menggantung: ke mana perginya tanggung jawab dan standar pelayanan yang dijanjikan?
Romainur, perwakilan keluarga almarhum, menceritakan kepahitan yang tak akan terlupakan. Paman yang sedang terancam nyawa itu dibiarkan menunggu berhari-hari tanpa kejelasan jadwal maupun alasan yang masuk akal. Hilang kesabaran dan takut kehilangan nyawa, keluarga memutuskan merujuk ke RS Secanti Gisting. Namun penantian yang terlambat itu memakan korban: nyawa kerabat mereka tak tertolong.
“Di RS Secanti Gisting, kami langsung dilayani, langsung diperiksa, dan hasilnya langsung diketahui. Lantas mengapa di RSUD Batin Mangunang yang punya fasilitas lengkap justru membiarkan pasien kritis menunggu enam hari tanpa tindakan apa pun? Apakah benar-benar tidak ada SOP atau SOP-nya hanya berlaku di atas kertas saja?” tegas Romainur dengan suara bergetar menahan amarah.
Kekecewaan itu semakin beralasan jika melihat besaran anggaran yang diterima RSUD Batin Mangunang setiap tahunnya. Sebagai rumah sakit Kelas C yang dibiayai puluhan miliar rupiah dari APBD, dana BLUD, hingga DAK, keterlambatan penanganan yang memakan korban jiwa ini dianggap sangat ironis dan tak dapat dimaafkan.
“Di sana ada anggaran pemeliharaan alat medis, sewa peralatan hingga ratusan juta, dan DAK bernilai miliaran rupiah. Kalau alat rusak, seharusnya segera diperbaiki atau diganti. Uangnya ada, namun kenyataannya nyawa rakyat dikorbankan. Ke mana sebenarnya uang itu mengalir?” tantang Romainur.
Koordinator GRAK Lampung, Chaidir, menegaskan bahwa alasan manajemen rumah sakit yang menyatakan sarana rusak tidak sejalan dengan dokumen anggaran resmi. Dalam APBD BLUD Tahun 2026, tercatat alokasi dana pemeliharaan fasilitas sebesar Rp158.032.000.
“Jika dana pemeliharaan ratusan juta sudah disiapkan, seharusnya tidak ada lagi alasan fasilitas tidak berfungsi. Namun di sisi lain, justru terlihat alokasi yang tidak seimbang: pengadaan komputer Rp823 juta, sewa kendaraan dinas Rp301 juta, rapat dan makan minum Rp220 juta, serta alat tulis mendekati Rp200 juta. Prioritas mana yang sebenarnya diutamakan di rumah sakit ini? Kenyamanan pejabat atau keselamatan pasien?” kritik Chaidir tajam.
Pihaknya juga menampik bantahan manajemen terkait isu pemotongan gaji pegawai serta dugaan pungutan liar dalam penerimaan tenaga kerja baru. Berdasarkan aduan langsung dari unsur internal, praktik itu nyata terjadi namun para pekerja takut bersuara karena terancam jabatan. Oleh sebab itu, investigasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sendiri dinilai mustahil akan menghasilkan kebenaran yang objektif.
GRAK pun meminta kepada Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan seluruh pihak berwenang untuk tidak lagi berdiam diri. Komitmen pemberantasan penyimpangan yang disuarakan Pemerintah Daerah harus dibuktikan mulai dari sini.
“Jangan biarkan investigasi hanya menjadi formalitas. Lakukan pemeriksaan mendalam, telusuri setiap rupiah anggaran, dan panggil pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian yang merenggut nyawa ini. Rakyat menuntut keadilan dan perbaikan nyata, bukan sekadar janji manis,” tegas Chaidir menutup pernyataannya.
Team
Leave a Reply