SUNGGUMINASA, 24 Juli 2026 – Panggung teater politik di Kabupaten Gowa kini memasuki babak paling krusial, di mana orkestrasi kekuasaan tidak lagi sekadar berhadapan dengan sentimen opini, melainkan telah menabrak dinding tebal konstitusi dan hukum tata negara.
Langkah dramatis eksekutif yang menerbitkan surat penegasan tertulis disertai instruksi digital via grup WhatsApp untuk melarang jajaran birokrasi—mulai dari asisten, kepala dinas, hingga camat—menghadiri Rapat Paripurna DPRD Gowa terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, bukan lagi sekadar manuver defensif biasa.
Ditinjau dari kacamata yurisprudensi dan hukum administrasi negara, tindakan penggalangan boikot struktural ini merupakan sebuah kualifikasi pelanggaran berat yang secara sah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta pengabaian asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
Kekeliruan mendasar dari kalkulasi politik ini terletak pada kegagalan memahami bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah mitra sejajar yang diikat oleh kewajiban konstitusional bersama, sehingga memutus jalur kemitraan secara sepihak dan memaksa birokrasi melakukan pembangkangan antar-lembaga (contempt of parliament) adalah bentuk pelanggaran formil terhadap sumpah jabatan yang sangat fatal.
Keberadaan dokumen tertulis berupa surat penegasan resmi dan rekam jejak instruksi berbasis aplikasi perpesanan elektronik bukanlah sekadar bumbu konflik, melainkan bertransformasi menjadi alat bukti hukum materiil yang mematikan bagi posisi eksekutif.
Surat dengan cap basah kedinasan berdiri kokoh sebagai bukti formil otentik yang mencerminkan adanya niat jahat secara struktural (mens rea) untuk menyandera agenda negara, sementara tangkapan layar instruksi digital di grup internal aparatur sipil negara (ASN) memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ketika kedua instrumen bukti ini bersinergi, DPRD Gowa memiliki landasan yurisprudensi yang sangat mutlak untuk menaikkan status pengawasan dari sekadar Hak Angket menuju Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu masuk proses “pemakzulan”
(impeachment).
Risiko yuridis ini semakin berlipat ganda karena objek yang diboikot adalah agenda wajib nasional yang diikat batas waktu ketat; keterlambatan pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD akibat boikot tersebut secara otomatis dapat memicu sanksi finansial sistemik dari Kementerian Keuangan berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), sebuah dampak nyata yang secara hukum mengonfirmasi adanya perbuatan yang merugikan keuangan daerah dan hajat hidup masyarakat luas di Butta Gowa.
Lebih jauh lagi, surat penegasan dan instruksi boikot tersebut secara langsung menyeret ASN di tingkat bawah ke dalam pusaran pelanggaran netralitas yang diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Tindakan ini memicu polarisasi politik birokrasi yang sangat destruktif dan menjebak ASN di bawah pada abuse of obedience (penyalahgunaan asas kepatuhan), di mana mereka dipaksa menunjukkan loyalitas buta kepada figur kekuasaan ketimbang patuh pada tata laksana perundang-undangan dan kelancaran pelayanan publik.
Akibatnya, internal birokrasi Gowa seketika terbelah secara ekstrem menjadi faksi oportunis yang tiarap mengamankan jabatan dan faksi rasional yang bertahan demi keselamatan daerah; sebuah polarisasi yang tidak hanya menghancurkan asas meritokrasi, tetapi juga menciptakan risiko jebakan hukum digital massal bagi ASN bawah akibat rekam jejak (digital footprint) intervensi politik yang beredar luas di grup-grup digital.
Membaca realitas sosiologi hukum di lapangan, keberanian mayoritas kepala dinas dan camat yang pada akhirnya memilih “membangkang” dari perintah boikot bupati dan tetap menghadiri sidang paripurna pada malam harinya, merupakan sebuah tindakan penyelamatan diri yang sangat rasional secara hukum.
Para birokrat di tingkat SKPD sadar betul bahwa mematuhi perintah atasan yang nyata-nyata melanggar hukum tata negara akan menyeret mereka ke dalam pusaran tanggung jawab pidana kolektif serta sanksi disiplin berat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dengan menghadiri paripurna, aparatur birokrasi Gowa sebenarnya sedang menegaskan loyalitas mereka yang sesungguhnya, yaitu loyalitas kepada konstitusi dan keselamatan daerah, bukan pada syahwat politik penguasa yang sedang mengalami disorientasi kekuasaan.
Pada akhirnya, lembaran surat larangan resmi, hancurnya netralitas ASN di bawah, dan jejak obrolan digital yang ditinggalkan eksekutif telah menjadi dokumen hukum yang menguliti habis kepalsuan drama politik Gowa, mengubah apa yang semula diniatkan sebagai demonstrasi superioritas kekuasaan, justru berakhir menjadi jebakan yuridis kedaluwarsa yang kini siap disidangkan di meja tinggi kementerian.
Leave a Reply