Kab bandung barat eternitynews.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmen serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur Desa, yang berlangsung di Ballroom Hotel Novena Lembang, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi—mulai dari tataran perencanaan hingga pelaksanaan program di lapangan.
Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan manifestasi nyata dari dukungan penuh terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab seluruh aparatur pemerintahan. Integritas harus dimulai dari diri sendiri, terutama di level desa yang menjadi garda terdepan pelayanan publik,” ujar Yadi menegaskan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi tidak boleh berhenti pada simbol seremonial semata, tetapi harus menjadi pengingat moral dan kontrak etika bagi seluruh aparatur dalam menjalankan amanah jabatan secara bersih dan bertanggung jawab.
“Dokumen ini ibarat cermin yang mengingatkan kita agar tidak menyimpang dari jalur integritas. Pemerintah yang bersih hanya bisa terwujud bila setiap aparatur menjauhi perilaku koruptif dan menjaga kepercayaan publik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektorat Daerah KBB juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sinergi lintas lembaga antara pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan, mendorong pencegahan dini, sekaligus menciptakan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Kami mendorong langkah yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Aparatur harus terus dibina dan diberi pemahaman agar tidak terjebak dalam perilaku menyimpang yang dapat merusak karier maupun citra pemerintahan,” ujar Yadi menambahkan.
Gerakan antikorupsi yang dimulai dari desa menjadi strategi kunci Pemkab Bandung Barat. Pemerintah meyakini, desa yang berintegritas akan menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan daerah yang bersih dan berdaya saing.
“Kalau desa kuat, maka Bandung Barat akan kuat. Integritas bukan sekadar slogan, tapi harus menjadi budaya kerja dan karakter setiap aparatur,” tegas Yadi Azhar.
Melalui semangat “Bandung Barat Amanah,” Inspektorat Daerah bersama seluruh perangkat pemerintahan bertekad menjadikan nilai-nilai amanah dan antikorupsi sebagai pedoman dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
Langkah kecil yang dijalankan dengan penuh integritas diyakini akan membawa dampak besar bagi terwujudnya pemerintahan yang dipercaya, dicintai, dan dihormati oleh masyarakat.
Dudy/diskomimpotik
Leave a Reply