INDRAMAYU, Eternitynews.co.id
Gabungan dari beberapa petani tambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) siap mengganti semua fasilitas umum (Fasum) di alun-alun Pendopo yang rusak akibat aksi demo, Kamis (2/42026) kemarin.
Dalam hal Pergantian semua Fasum ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan komitmen KOMPI yang tidak mau berangapan atau penilaian jelek di mata masyarakat, karena perjuangannya murni bertujuan membela rakyat atas kebijakan pemerintah, revitalisasi tambak, yang dinilai merugikan rakyat pesisir pantai utara Indramayu..
“Kami sepakati bersama akan patungan atau urunan untuk memberesi semua fasum yang rusak akibat aksi kemarin. Hal ini atas permintaan dari Bupati Lucky Hakim, kami siap Menganti semuanya,” kata Koordinator Umum (Kordum), Hatta.
Masih menurut Hatta, perjuangan dari masyarakat pesisir yang tergabung KOMPI ini akan terus berlanjut hingga titik darah penghabisan sampai tuntutannya terpenuhi.
“Aksi demo kemarin itu hanya baru permulaan awal. Jujur, kami sangat kecewa terhadap sikap Bupati Lucky yang tidak mau menemui kami, padahal orangnya ada di dalam pendopo. Itu bohong besar dia sedang di Subang saat kami aksi di pendopo,” tegas Hatta geram.
Menurutnya, kepastian Bupati Lucky sembunyi di dalam pendopo saat KOMPI melakukan aksi, dan enggan menemui warganya yang demo, sebagai bukti bahwa pemimpin sekarang tidak pro rakyat dan bersikap pengecut.
“Kami yang tergabung dalam KOMPI juga secara terbuka minta maaf kepada rakyat Indramayu atas adanya kerusakan fasum dan sempat membuat gaduh masyarakat Indramayu. Sekali lagi, kami siap untuk menganti semua kerusakan fasilitas umum yang rusak akibat aksi KOMPI dan kami tulus minta maaf,” tandas Hatta yang diamini Korlap lainnya.
Dipertegas oleh Hatta, posisi tokoh masyarakat dan pentolan NU Jawa Barat, H. Juhadi yang berada ditengah massa ini adalah murni sebagai dukungan moral perjuangan kepada masyarakat pesisir (KOMPI) atas ketidak adilan kebijakan pemerintah dalam program revitalasi tambak.
Selain itu, kehadiran serta dukungan H. Juhadi sebagai simbol perlawanan atas penindasan rakyat yang bertujuan untuk meluruskan kebijakan pemerintah yang dinilai dzolim, bukan sebagai provokator yang dinarasikan pemberitaan yang beredar di publik.
Diberitakan sebelumnya, aksi damai yang dilakukan KOMPI di pusat kota alun-alun pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026), berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum di kawasan Alun-Alun Indramayu dilaporkan mengalami kerusakan setelah situasi di lapangan memanas dan tidak terkendali.
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana proyek revitalisasi tambak pantura yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat pembudidaya ikan, terutama terkait alih fungsi lahan.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah dilayangkan kepada pihak kepolisian, massa aksi yang diperkirakan mencapai tiga ribuan orang ini bergerak di satu titik menuju pendopo Pemkab Indramayu.
Ketegangan mulai meningkat ketika massa aksi tidak kunjung mendapatkan respons langsung dari Bupati Lucky Hakim, yang diharapkan hadir untuk menerima dan menanggapi tuntutan mereka. Ketiadaan dialog di tengah besarnya ekspektasi massa memicu kekecewaan yang kemudian berkembang menjadi situasi tidak terkendali.
Dalam kondisi tersebut, oknum di tengah kerumunan diduga melakukan tindakan perusakan terhadap fasilitas publik. Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan meliputi kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu penerangan, hingga elemen ikonik seperti Tugu Nol Kilometer dan ornamen bola hias. Ruang publik yang sebelumnya menjadi kebanggaan warga kini menyisakan puing dan jejak kerusakan yang mencolok.
Ketua FPWI (Forum Perjuangan Wartawan Indramayu) Chong Soneta menanggapi peristiwa tersebut menyampaikan keprihatinannya” Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang dalam menyampaikan pendapat di era demokrasi, namun harus tetap dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Penyampaian aspirasi adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga. Namun, tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum tidak dapat dibenarkan, karena justru menodai gerakan mulia masyarakat luas yang memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai keliru,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran dan respons cepat dari pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat guna mencegah eskalasi di lapangan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci untuk meredam ketegangan.
“Kami berharap ke depan ada ruang dialog yang lebih efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga aspirasi dapat tersampaikan tanpa harus berujung pada tindakan yang merugikan semua pihak,” tambahnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya tentang menyuarakan pendapat, tetapi juga tentang menjaga tanggung jawab bersama. Aspirasi yang disampaikan dengan kepala dingin, serta respons yang terbuka dari pemerintah, diharapkan mampu menciptakan ruang dialog yang sehat tanpa meninggalkan kerugian bagi kepentingan publik.
(S.prant)
Leave a Reply