APDESI Bandung Barat Desak Pemerintah Serius Tindaklanjuti Musrenbang, DPRD dan Bappeda Janji Evaluasi

Kab Bandung Barat, eternitynews.id – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat tindak lanjut hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Desakan ini muncul sebagai respons atas minimnya realisasi terhadap berbagai usulan pembangunan desa yang telah berulang kali diajukan.

Ketua DPC APDESI KBB Agus Mulyadi, S.E. menyampaikan bahwa Musrenbang tidak boleh berhenti pada seremonial tahunan semata, tetapi harus menjadi instrumen nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan.

“Kami sudah terlalu lama menunggu janji realisasi usulan desa. Di balik setiap proposal pembangunan, ada kepentingan hidup masyarakat. Kalau ini terus diabaikan, kepercayaan masyarakat akan terkikis,” ujarnya saat audiensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (DPRD KBB).

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan APDESI dari seluruh kecamatan. Dalam kesempatan itu, H. Ayi Muhidin (Ketua DPK APDESI Kecamatan Cipongkor) dan Ade Bachtiar (Kepala Desa Karang Sari) juga menyuarakan keresahan terkait lemahnya tindak lanjut program Musrenbang di desa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi menyatakan DPRD akan memperkuat fungsi Musrenbang agar hasilnya dapat masuk dalam kebijakan dan penganggaran secara lebih terukur.

“Kami akan memastikan aspirasi desa benar-benar menjadi dasar perencanaan pembangunan, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Bappeda KBB) menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki mekanisme perencanaan dan mengatasi kendala teknis yang ada.

“Kami akui ada tantangan fiskal dan teknis, tapi masukan dari desa akan menjadi prioritas perbaikan sistem,” ujar perwakilan Bappeda.

Agus Mulyadi menegaskan bahwa kritik APDESI adalah bentuk dorongan konstruktif agar Musrenbang benar-benar menjadi jembatan aspirasi masyarakat desa.

“Kami tidak mencari konflik, tapi mengingatkan. Desa bukan objek, melainkan subjek pembangunan. Kami ingin komitmen nyata, bukan sekadar janji,” tandasnya.

Dudy