Kab bandung barat eternitynews.id
Kunjungan kerja pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPPD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, mengemuka sebagai forum evaluasi serius terhadap tata kelola pajak desa. Sorotan utama mengarah pada menurunnya realisasi penerimaan pajak tahun 2025 yang dinilai sebagai gejala dari persoalan struktural dalam sistem pengelolaan desa.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bunbun Risnandar, menegaskan bahwa penurunan pendapatan pajak tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi alarm atas lemahnya mekanisme pengawasan dan minimnya kontrol publik dalam pengelolaan pajak desa.
Di hadapan aparatur desa dan masyarakat, Bunbun menyampaikan bahwa absennya partisipasi warga dalam pengawasan membuka peluang terjadinya kebocoran di berbagai lini, mulai dari pendataan objek dan subjek pajak, proses pemungutan, hingga pengelolaan dan pemanfaatan hasil pajak itu sendiri.
Ia menilai, sistem administrasi yang tampak tertib belum tentu mencerminkan praktik di lapangan. Tanpa pengawasan yang melibatkan masyarakat, potensi penyimpangan akan terus berulang dan sulit terdeteksi sejak dini.
“Ketika pengawasan hanya berjalan secara internal, maka celah itu selalu ada. Masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi, agar tata kelola pajak berjalan jujur dan akuntabel,” tegasnya.
Bunbun menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi sebagai fondasi kepercayaan publik. Ia mendorong pemerintah desa agar tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan warga, melainkan menjadikannya sebagai instrumen perbaikan sistem pemerintahan desa.
Menurutnya, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan bukan hanya untuk mencegah kebocoran, tetapi juga memastikan bahwa pajak desa benar-benar kembali kepada warga dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang nyata.
Dudy
Leave a Reply