LAMPUNG SELATAN PALAS // Eternitynews.id // Praktik pelayanan publik berbasis jemput bola kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pendaftaran PBB baru dihadirkan langsung di ruang partisipasi warga, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Layanan tersebut dibuka saat Musrenbang Kecamatan Palas, Senin (2/2/2026), yang menjadi bagian awal rangkaian Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2026 di Lampung Selatan. Langkah ini menegaskan perubahan pendekatan pelayanan publik dari pola administratif pasif menjadi aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala BPPRD Lampung Selatan, Dra. Intji Indriati, M.H., menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti pada perencanaan dan regulasi, tetapi harus hadir langsung di ruang interaksi warga.
“Musrenbang kami manfaatkan bukan hanya sebagai forum perencanaan, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi pembangunan sekaligus langsung menyelesaikan kewajiban perpajakannya,” ujar Intji.
Model layanan ini dinilai selaras dengan arah reformasi birokrasi nasional yang menekankan kemudahan akses, efisiensi layanan, dan digitalisasi pelayanan publik. BPPRD menyediakan sistem PBB mobile payment, sehingga warga cukup membawa SPPT tanpa proses yang berbelit.
Selain layanan langsung, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital dan ritel, seperti Alfamart, Indomaret, aplikasi Tokopedia, kantor pos di desa-desa, serta QRIS, memberi fleksibilitas kepada masyarakat dalam memilih cara pembayaran yang paling mudah.
BPPRD Lampung Selatan mencatat hingga 31 Desember 2025, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp266 miliar, menunjukkan korelasi positif antara peningkatan kualitas layanan dengan tingkat kepatuhan masyarakat.
Selama pelaksanaan Musrenbang, BPPRD melalui pembantu teknis (KUPT) bidang perpajakan membuka layanan penuh bagi warga. Program ini disebut sejalan dengan kebijakan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, yang menekankan pelayanan publik yang dekat, cepat, dan berdampak langsung.
“Pelayanan publik harus mendatangi masyarakat, bukan sebaliknya. Inilah esensi kehadiran negara yang ingin kami wujudkan,” pungkas Intji.
(Syahrim)
Leave a Reply