Jakarta, Kamis 12 Februari 2026 – Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Jawa Barat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk sikap tegas dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, khususnya terkait laporan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) di Kabupaten Purwakarta.
Dalam pernyataannya, SBNI Jawa Barat secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan perjuangan Komunitas Madani Purwakarta (KMP) yang telah melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada KPK.
“Kami tidak ingin uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru diduga disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
KPK harus segera bertindak,” tegas perwakilan SBNI Jawa Barat di depan Gedung KPK.
Uang Rakyat Bukan Bancakan!
DBHP merupakan dana yang bersumber dari pajak dan diperuntukkan bagi pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Jika benar terjadi penyimpangan, maka hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Purwakarta.
SBNI Jawa Barat menilai, lambannya penanganan laporan dugaan korupsi hanya akan memperbesar kecurigaan publik dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Tiga Tuntutan Tegas SBNI Jawa Barat:
- KPK segera meningkatkan status laporan dugaan korupsi DBHP Purwakarta ke tahap penyelidikan dan penyidikan.
-
KPK transparan dalam proses penanganan perkara agar publik dapat mengawasi.
-
Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
SBNI Jawa Barat menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, pihaknya menyatakan siap menggalang aksi lanjutan bersama elemen masyarakat sipil.
Ini Momentum Pembuktian KPK
Bagi SBNI Jawa Barat, kasus dugaan korupsi DBHP Purwakarta menjadi ujian integritas bagi KPK. Publik menunggu keberanian dan ketegasan lembaga antirasuah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami akan terus mengawal kasus ini,” tutup pernyataan tersebut.
Leave a Reply