DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT DESAK PEMERINTAH DAERAH DAN PEMILIK LAHAN TANGGAP BANJIR BERULANG DI SMPN 1 PARONGPONG
Bandung Barat, eternitynews.id 24 Oktober 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan langkah konkret dalam menangani banjir yang kerap melanda SMP Negeri 1 Parongpong setiap musim hujan.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Parongpong pada Jumat (24/10) kembali menyebabkan lingkungan sekolah tergenang air dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 sentimeter, merendam ruang kantor, ruang Pramuka, serta sebagian ruang belajar. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terhenti dan sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan.
Peristiwa serupa diketahui telah berulang selama beberapa tahun terakhir tanpa adanya penanganan menyeluruh. Pihak Sekolah, menyampaikan bahwa pihak sekolah telah berulang kali melapor kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, namun belum mendapat respons yang signifikan.
“Setiap kali hujan deras, air dari kebun di belakang sekolah meluap ke area kami. Kami sudah berusaha membuat saluran sementara, tetapi karena drainase utama tersumbat dan kondisi lingkungan tidak mendukung, banjir tetap terjadi,” ujar Nani Mulyani.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ade Wawan, S.Pd.I., melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama perwakilan media. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banjir disebabkan oleh drainase yang tersumbat serta adanya limpasan air dan kotoran ternak dari area peternakan di sekitar sekolah yang menghalangi aliran air.
“Ini bukan kejadian baru. Hampir setiap tahun SMPN 1 Parongpong terendam banjir, tapi belum ada solusi nyata. Pemerintah daerah tidak boleh terus menunggu laporan tanpa tindakan. Ini menyangkut keselamatan siswa dan guru,” tegas Ade Wawan.
Lebih lanjut, Ade Wawan mengusulkan agar Pemkab Bandung Barat segera menggelar pertemuan lintas sektor untuk mencari solusi komprehensif dan jangka panjang. Pertemuan tersebut diharapkan melibatkan pihak sekolah, pemerintah desa dan kecamatan, para peternak sapi di kawasan Mokla, pemilik kebun bunga, serta dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Semua pihak harus duduk bersama untuk menyelesaikan akar masalahnya. Ini bukan hanya persoalan genangan air, tetapi tata kelola lingkungan yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.
Politisi PKB tersebut juga menekankan pentingnya langkah preventif sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kalau tembok belakang sekolah terus tergerus air, bisa ambruk dan menimpa siswa. Pemerintah harus tanggap, jangan tunggu ada korban baru bertindak. Ini sudah masuk kategori darurat,” tandasnya.
DPRD Kabupaten Bandung Barat, melalui Komisi yang membidangi pendidikan dan infrastruktur, akan mendorong pembahasan khusus terkait persoalan ini agar segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
“Kami akan kawal sampai ada tindakan nyata. Sekolah negeri tidak boleh dibiarkan terancam banjir setiap tahun. Pendidikan harus menjadi prioritas, termasuk dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar,” pungkas H. Ade Wawan.
Dudy
