INDRAMAYU, Eternitynews.id
Melalui anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) Kabupaten Indramayu mencatatkan rencana pengadaan barang dan jasa senilai Rp71,33 miliar dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Tahun Anggaran 2026.
Namun sangat di sayangkan alokasi tersebut menuai pertanyaan publik karena mayoritas dana justru tersedot untuk belanja rutin operasional dan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara perbaikan sarana dan prasarana sekolah nyaris tak tersentuh anggaran, bahkan 0 persen.
Dari total 107 paket pengadaan, sebanyak 91 paket atau sekitar 85% menggunakan skema swakelola dengan nilai mencapai Rp65,92 miliar.
Sementara itu, hanya 16 paket melalui penyedia senilai Rp5,41 miliar.
Dominasi Belanja Honor PPPK
Anggaran paling mencolok adalah belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru dan jabatan lainnya. Dua paket besar ini saja telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp65 miliar.
Total belanja PPPK guru dan tenaga pendukung mencapai Rp65,01 miliar, atau lebih dari 91% dari keseluruhan anggaran Dinas Pendidikan Indramayu. Paket ini masuk dalam kategori swakelola.
Pengadaan Mebel Sekolah vs Kondisi Riil Sekolah
Hanya dua paket Pengadaan Mebel Sekolah yang tercatat, masing-masing Rp2,59 miliar dan Rp2,41 miliar, total Rp5 miliar. Meski mebel tersebut diklaim sebagai produk dalam negeri, nilainya relatif kecil dibandingkan kebutuhan infrastruktur sekolah di Indramayu yang masih banyak menghadapi masalah ruang kelas rusak, kekurangan laboratorium, dan fasilitas sanitasi yang memprihatinkan.
Paket infrastruktur lain yang terdeteksi hanya Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi senilai Rp37,55 juta, jumlah yang sangat minim itu juga untuk rehab kantor Dinas Pendidikan.
Sementara untuk memperbaiki kondisi ratusan sekolah di kabupaten Indramayu tidak di alokasikan sama sekali dari APBD 2026.
Sedangkan belanja Operasional dan Perjalanan Dinas Masih Tinggi
Sisanya dipenuhi oleh ratusan paket kecil hingga menengah untuk: belanja alat tulis kantor dan bahan cetak perjalanan dinas biasa dan dalam kota serta sewa alat kantor (kursi rapat, AC, dll.).
Pemeliharaan kendaraan dinas dan komputer jasa tenaga pelayanan umum dan keamanan juga muncul Rp264 juta.
Banyak di antaranya menggunakan metode Penunjukan Langsung, yang rentan terhadap potensi inefisiensi dan kurangnya kompetisi.
Dengan dominasi anggaran untuk honor PPPK dan belanja operasional kantor, muncul pertanyaan serius: Apakah Dinas Pendidikan Indramayu lebih fokus pada “birokrasi hidup” ketimbang peningkatan kualitas pendidikan siswa?
Sejumlah elemen masyarakat menyoroti tajam di tengah masih banyaknya sekolah negeri di Indramayu yang kekurangan fasilitas dasar, namun alokasi Rp71,3 miliar yang hampir seluruhnya untuk gaji, perjalanan dinas, dan kebutuhan kantor dinilai kurang tepat sasaran.
Pengadaan mebel sekolah senilai Rp5 miliar terasa seperti “hiasan” dibandingkan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas yang jauh lebih mendesak.
Pemerhati Pendidikan Kabupaten Indramayu, Tomi Susanto berharap agar Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan evaluasi ulang terhadap prioritas anggaran 2026. Sebab, jika terus seperti ini, peningkatan mutu pendidikan di Indramayu akan menjadi janji kosong, sementara anggaran APBD terus mengalir untuk kebutuhan rutin birokrasi.
“Kami prihatin dengan fakta ini, belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas diutamakan, sementara’ untuk bangunan fisik 0 persen, miris,” jelas Tomi.
Dia juga mengkritik peran anggota legislatif yang membidangi yakni Badan Anggaran di DPRD dan komisi di dewan yang membidangi pendidikan, kenapa saat membahas APBD, tidak bersuara dan melakukan usulan atau protes keras jika anggaran untuk fisik baik pembangunan maupun rehab tidak dialokasikan dari APBD 2026.
“RAPBD 2026 kami nilai tidak pro pendidikan, kinerja DPRD kami pertanyakan. Ini bukan semata kelalaian eksekutif, tapi juga legislatif berarti lemah dalam fungsi pengawasan,” kritik Tomi.
Menurutnya, angka data 0 persen untuk pembangunan fisik ini sangat memilukan. Dirinya berharap agar mengevaluasi APBD 2026, setidaknya di perubahan disuarakan karena bangunan SD dan SMP banyak yang rusak sudah pasti butuh untuk dibangun jika peduli terhadap dunia pendidikan.
(S.prant)
Leave a Reply