Kab bandung barat
buruh yang tergabung dalam DPC KSPSI Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Senin (27/4/2026). Aksi ini menjadi bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kondisi ketenagakerjaan yang dinilai semakin tidak berpihak kepada pekerja.
Massa aksi memadati area sekitar gedung dewan sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sistem kerja kontrak dan outsourcing, hingga kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh.
Koordinator aksi, Kiky Saputra, menegaskan bahwa situasi yang dihadapi buruh saat ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Ia menilai perlindungan terhadap tenaga kerja semakin lemah di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang tidak berpihak.
“Kami menuntut penghentian PHK, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta kebijakan yang benar-benar melindungi buruh,” tegasnya dalam orasi.
Selain isu ketenagakerjaan, massa juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait cukai gula, garam, dan lemak. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan industri makanan dan minuman, yang pada akhirnya berdampak pada tenaga kerja.
Tak hanya itu, buruh juga menolak derasnya impor barang jadi, khususnya produk tekstil dan garmen, yang dianggap memperlemah industri dalam negeri dan memicu meningkatnya angka PHK.
Dalam aksi tersebut, perwakilan pemerintah daerah turut menemui massa. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Muhammad Mahdi bersama Wakil Bupati Asep Ismail hadir untuk membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi para buruh.
Sorotan tajam juga diarahkan pada dugaan praktik “perbudakan modern” di dunia kerja. Kiky mengungkap adanya skema perekrutan tenaga kerja melalui yayasan, yang diduga menjadi celah terjadinya ketidakadilan upah.
“Perusahaan membayar sesuai UMK kepada yayasan, tetapi buruh menerima di bawah standar. Ini bentuk eksploitasi yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Meski diwarnai tensi tinggi dalam orasi, kegiatan tetap berjalan kondusif hingga dilakukan dialog antara perwakilan buruh dan pihak pemerintah daerah.
Dudy
Leave a Reply