BUKTI SUDAH LEBGKAP, KMP DESAK PENYIDIK TETAPKAN DIREKTUR PT SUNFU SEBAGAI TERSANGKA

Purwakarta — Ir. Zaenal Abidin, MP., Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan manipulasi data baku mutu air limbah (BMAL) oleh PT Sunfu Indonesia telah memiliki konstruksi pembuktian yang utuh dan tidak terbantahkan.

ALAT BUKTI DAN PETUNJUK TELAH TERPENUHI

Berdasarkan dokumen resmi, hasil uji ilmiah, dan fakta lapangan, KMP mengidentifikasi rangkaian alat bukti dan petunjuk sebagai berikut:

Fakta Lapangan (Sidak Gabungan);

IPAL tidak berfungsi optimal
Limbah dibuang ke lingkungan

Dokumen Resmi Pemerintah;

Surat DPRD dan hasil verifikasi DLH
Nota Dinas yang menyatakan pelanggaran baku mutu dan indikasi pencemaran

Data Ilmiah (Uji Laboratorium);

Perbedaan ekstrem antara inlet dan outlet
Penurunan nilai yang tidak rasional secara teknis

Indikasi Rekayasa Sistem;

Temuan pengalihan/pencampuran aliran limbah
Output dibuat tampak memenuhi standar

Indikasi Pemalsuan Dokumen;

Data outlet digunakan sebagai laporan resmi BMAL
Tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan

Sikap Tidak Kooperatif;

Tidak adanya klarifikasi resmi dari pihak perusahaan.

KESIMPULAN YURIDIS

Dari persesuaian seluruh bukti tersebut, terbentuk petunjuk yang jelas bahwa:

“Telah terjadi pencemaran lingkungan hidup yang disertai rekayasa sistem dan penyajian data yang tidak benar dalam dokumen lingkungan hidup”.

Dengan demikian, unsur alat bukti (Pasal 184 KUHAP) dan bukti petunjuk (Pasal 188 KUHAP) telah terpenuhi secara sah.

PERNYATAAN SIKAP

“Bukti sudah lengkap. Jika dalam kondisi seperti ini tersangka belum juga ditetapkan, maka yang dipertanyakan bukan lagi alat buktinya, tetapi komitmen penegakan hukumnya.”

“Ketika fakta sudah terang, alat bukti sudah cukup, dan petunjuk telah terbentuk secara utuh, maka menunda penetapan tersangka bukan lagi kehati-hatian, melainkan bentuk pengabaian terhadap hukum itu sendiri.”

JANGAN BERHENTI DI LEVEL TEKNIS

KMP menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan.

Direksi sebagai pengendali kegiatan usaha adalah pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum.

TUNTUTAN KMP

Segera memeriksa Direktur PT Sunfu Indonesia sebagai penanggung jawab utama;
Melaksanakan gelar perkara dengan fokus pertanggungjawaban korporasi;
Menetapkan Direktur PT Sunfu Indonesia sebagai tersangka;

PENEGASAN AKHIR

Penegakan hukum yang berhenti di level teknis, namun tidak menyentuh pengambil keputusan, bukanlah keadilan—melainkan bentuk pengaburan tanggung jawab.

Hukum harus ditegakkan secara utuh. Tanpa ragu. Tanpa tebang pilih. Pungkas Ketua KMP.

Post Views: 19