Gowa sul sel, eternitynews.id
“Pembangunan Isu Politik sebaiknya mengedepankan etika dan moralitas. Masyarakat berhak mendapatkan informasi publik yang benar”
Hingga penghujung tahun 2025, narasi yang menyudutkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait isu deforestasi masih sering digulirkan sebagai komoditas opini publik. Salah satu basis argumen yang sering digunakan, termasuk oleh lembaga seperti WALHI, adalah sorotan terhadap luasnya konsesi lahan yang mencapai puluhan juta hektar selama periode 2004‑2014. Namun, jika kita membedah data tersebut dengan kacamata yang jernih dan objektif, terlihat jelas bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kekeliruan besar yang mengabaikan fakta sejarah serta logika hukum kehutanan yang berlaku.
Pertama‑tama, publik harus disadarkan pada sesat pikir yang mencoba menyamakan “izin konsesi” dengan “penebangan hutan secara langsung”. Angka puluhan juta hektar yang sering digaungkan bukanlah angka hutan yang gundul, melainkan luas wilayah administratif di mana korporasi diberikan tanggung jawab untuk mengelola hutan. Dalam banyak skema, seperti IUPHHK, pemegang izin justru diwajibkan secara hukum untuk menjaga tutupan hutan dan melakukan reboisasi. Menampilkan angka izin seolah‑olah itu adalah potret kerusakan nyata adalah bentuk manipulasi data yang sangat menyesatkan opini publik.
Lebih jauh lagi, tudingan ini sering kali sengaja melupakan fakta tentang “izin warisan”. Sebagai pemimpin yang menjabat di masa transisi demokrasi, SBY mewarisi beban legalitas dari izin‑izin yang telah dikeluarkan oleh rezim‑rezim sebelumnya. Secara hukum, negara tidak bisa membatalkan izin investasi tersebut secara sepihak tanpa memicu sengketa hukum internasional yang merugikan nama baik negara. Alih‑alih membiarkan kekacauan itu berlanjut, SBY justru mengambil langkah revolusioner dengan memulai kebijakan One Map Policy untuk mengakhiri tumpang tindih lahan yang telah terjadi selama puluhan tahun.
Jawaban paling telak untuk membantah fitnah ini adalah fakta sejarah bahwa SBY merupakan Presiden Indonesia pertama yang berani menetapkan Moratorium Hutan melalui Inpres No. 10 Tahun 2011. Jika benar niat pemerintah saat itu adalah mengeksploitasi hutan habis‑habisan, tidak mungkin SBY secara sukarela memasang “rem darurat” yang melarang pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan moratorium inilah yang menjadi benteng pertahanan terakhir bagi paru‑paru bangsa Indonesia, yang fondasinya masih diteruskan dan dinikmati hasilnya hingga hari ini di tahun 2025.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk narasi yang mencoba melabeli era SBY sebagai penyebab utama deforestasi adalah sebuah ketidakadilan sejarah yang nyata. SBY bukan hanya berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi stabil di angka 6 %, tetapi ia juga merupakan arsitek utama perlindungan hutan modern di Indonesia. Melalui komitmen internasional penurunan emisi sebesar 26‑41 % dan kebijakan moratorium yang progresif, SBY telah membuktikan bahwa kelestarian alam adalah prioritas utamanya. Sudah saatnya kita berhenti termakan opini yang tidak berimbang dan mengakui bahwa fondasi hijau yang dimiliki Indonesia saat ini adalah hasil dari keberanian dan ketegasan kepemimpinan SBY.
Leave a Reply