KAB. BANDUNG BARAT, eternitynews.id – Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memangkas skema penyaluran Dana Desa dan mengarahkannya ke program Koperasi Merah Putih memicu gelombang reaksi keras dari sejumlah kepala desa di berbagai daerah. Namun alih-alih menenangkan publik, penolakan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah pusat untuk memperketat pengelolaan keuangan desa yang selama ini rawan disalahgunakan. Sejumlah pengamat bahkan menyebut pemangkasan ini berpotensi menutup ruang praktik penyelewengan yang kerap terjadi di tingkat desa.
Sorotan tajam datang dari beberapa daerah, di mana dugaan penyimpangan Dana Desa mencuat ke ruang publik. Perhatian masyarakat tertuju pada proyek pembangunan jalan onderlagh yang viral karena diduga tidak sesuai antara kualitas fisik pekerjaan dan nilai anggaran yang digunakan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media justru menemui jalan buntu. Kepala desa memilih memblokir komunikasi, sikap yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Penolakan untuk memberikan klarifikasi ini memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang belum dijelaskan secara transparan.
Hasil penelusuran lapangan mengungkap sejumlah kejanggalan, mulai dari indikasi ketidaksesuaian volume pekerjaan, minimnya papan informasi proyek, hingga laporan penggunaan anggaran yang sulit diakses publik. Kondisi tersebut memicu dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam pengelolaan Dana Desa.
Di tengah pengetatan penyaluran Dana Desa, sebagian kepala desa justru dikabarkan bersiap melakukan aksi demonstrasi ke Jakarta. Langkah tersebut memunculkan pertanyaan kritis dari masyarakat: jika dana dikelola sesuai aturan, mengapa kebijakan pengawasan justru ditolak?
Publik menegaskan bahwa Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat, bukan kelompok atau individu tertentu. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kini menjadi suara dominan di tengah meningkatnya kesadaran publik.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas segera turun tangan untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan, tanpa pandang jabatan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Leave a Reply