Kab bandung barat eternitynews.id
Bandung barat, 12 Desember 2025 — Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) DPD Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi mengajukan audiensi kepada Ketua DPRD KBB, M. Mahdi, untuk menyampaikan sejumlah isu krusial terkait keterbukaan penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir), evaluasi pelayanan publik, hingga penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap program pemerintah daerah.
Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD KBB tersebut menjadi ruang strategis bagi IWO-I untuk mendorong lembaga legislatif lebih transparan, responsif, dan terbuka terhadap kritik publik, terutama dalam konteks distribusi informasi mengenai kinerja dewan.
Ketua IWO-I KBB, Rushendi, menegaskan bahwa media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga mitra kritis yang memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan publik dapat diakses masyarakat.
“DPRD bekerja, tetapi tanpa publikasi yang memadai, masyarakat tidak mengetahui capaian dan prosesnya. Media hadir untuk memastikan informasi itu sampai, akurat, dan dapat diuji,” tegas Rushendi.
Ia juga menyoroti urgensi transparansi pokir sebagai elemen penting yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi masyarakat melalui anggota dewan. Minimnya dokumen terbuka dan publikasi, menurutnya, membuat masyarakat sulit menilai efektivitas realisasi aspirasi tersebut.
Selain itu, IWO-I meminta DPRD memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan APBD, khususnya pada sektor sosial yang selama ini banyak mengandalkan swadaya masyarakat. Rushendi menilai perlindungan terhadap anak yatim dan kelompok rentan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ketua DPRD KBB, Haji muhamad Mahdi S.Pd. menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang disampaikan IWO-I. Ia menegaskan bahwa DPRD selalu terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan bentuk kolaborasi lainnya sebagai bagian dari komitmen menjaga akuntabilitas publik.
Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal terbangunnya komunikasi yang lebih intens, konstruktif, dan produktif antara DPRD KBB dan IWO-I, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan berpihak pada masyarakat.
Dudy
Leave a Reply