EternityNews

AKTUAL FAKTUAL EDUKATIF

Dugaan ada pungutan liar kisaran 3-6 juta/poktan anggaran program Oplah TA.2026 di kecamatan Kroya-indramayu

INDRAMAYU, Eternitynews.id

Dalam Pelaksanaan Program Optimasi/Optimalisasi Lahan (Oplah) Non-Rawa berasal dari Kementerian pertanian Republik Indonesia direktorat jenderal lahan dan irigasi pertanian Balai pengelolaan lahan dan irigasi pertanian kelas 1Bandung, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, ada dugaan kuat melakukan praktik pemotongan anggaran. Bantuan program tersebut yang seharusnya diterima utuh oleh kelompok tani (Poktan) di sinyalir ada pemangkasan sebesar Rp3 juta hingga Rp6 juta per kelompok.
‎
Program ‎​Bantuan oplah yang senilai total Rp92 juta per paket yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian BPLIP Kelas 1 Bandung tersebut kini menuai sorotan tajam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pungutan liar itu diduga melibatkan oknum pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Kroya.
‎
‎​”Sedangkan untuk kecamatan Kroya mendapat alokasi bantuan program Oplah sebanyak 32 Poktan,” ungkap seorang narasumber warga Kecamatan Kroya yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (17/11/2026).
‎
‎​Ia menambahkan, khusus untuk pengelolaan di Desa Tanjungkerta, kegiatan tersebut ditangani oleh mantan lurah desa setempat, Fathudin alias Udin.
‎
‎”Untuk kebersamaan program Irpom tahap II, tujuh titik, dan bantuan Oplah sebanyak tujuh Poktan ditangani oleh beliau,” ujarnya.
‎
‎​Sementara itu, sebanyak 25 Poktan lainnya yang merupakan penerima bantuan program Oplah ditangani langsung oleh oknum pengurus KTNA.
‎
‎​Juga dikuatkan informasi tersebut oleh pengakuan salah seorang perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kecamatan Kroya. Ia membenarkan adanya penarikan dana dengan dalih “uang kebersamaan” dari setiap kelompok penerima bantuan.
‎
‎​”Untuk kebersamaan program Oplah itu benar, dipungut oleh Warka berdua dengan temannya,” tutur perwakilan Gapoktan tersebut yang meminta namanya dilindungi.
‎
‎​Ia merinci, oknum tersebut awalnya meminta sejumlah uang dengan kisaran tinggi.
‎
‎”Dia berdua mintanya Rp6 juta, tapi saya berikan beberapa juta saja untuk kebersamaan itu kepada Warka bersama temannya selaku pengurus KTNA Kecamatan Kroya tadi malam,” ungkapnya.
‎
‎​Saat dikonfirmasi terkait dugaan pemotongan anggaran program Oplah tersebut, mantan Bendahara KTNA Kecamatan Kroya, Warka, enggan memberikan penjelasan rinci dan justru mengarahkan awak media ke pihak lain.
‎
‎”Ke Bekel saja,” cetus Warka melalui pesan singkat WhatsAppnya.
‎
‎​Senada dengan Warka, Iskandar selaku pengurus Gapoktan Desa Sumberjaya, Kecamatan Kroya, saat dimintai konfirmasi juga mengarahkan awak media agar menemui Warka.
‎
‎”Maaf saya lagi di Parean berobat, tadi telepon Warka suruh ke sana saja,” kata Iskandar via WhatsApp.
‎
‎​Menyikapi maraknya dugaan pemotongan anggaran Program Oplah Non-Rawa TA 2026 yang mencapai jutaan rupiah per Poktan ini, para pegiat antikorupsi mendesak pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
‎​
‎​Praktik semacam ini dikhawatirkan tidak hanya mencederai asas transparansi pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat produktivitas sektor pertanian di tingkat desa yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Jika dibiarkan tanpa tindakan korektif yang jelas, target swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat dikhawatirkan akan tercederai oleh ulah segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan dan keringat petani.

(S.prant)
‎
‎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *