Kab Bandung Barat -Rencana pembangunan Flyover Cimareme mulai memasuki ruang dialog dengan masyarakat. Dalam konsultasi publik penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), warga meminta pemerintah membuka secara terang rencana trase dan kebutuhan lahan proyek yang dinilai bersinggungan dengan kawasan permukiman.
Konsultasi publik yang berlangsung Kamis (1/10/2026) tersebut merupakan bagian dari proses kajian pembangunan Flyover Cimareme yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Forum dihadiri Sekretaris Desa Cimareme Fajri Munawar mewakili Kepala Desa Cimareme, Camat Ngamprah Hari Mustika, S.Sos., perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, unsur DBMPR Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat sekitar lokasi rencana proyek.
Alih-alih hanya menerima paparan, warga menggunakan forum tersebut untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai arah pembangunan.
Warga RW 01 dan RW 02 menyoroti sejumlah hal yang dianggap krusial, mulai dari posisi trase, lebar ruas yang diperlukan, batas kebutuhan lahan hingga kemungkinan adanya bangunan yang berada di sekitar koridor proyek.
Ketua RW 01, Ayi Hidayat, menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian informasi sejak tahap awal. Menurutnya, warga harus mengetahui secara jelas bagaimana posisi proyek terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.
“Yang kami pertanyakan itu berapa jarak flyover dari rumah warga, berapa lebar ruas jalan yang dibutuhkan, dan rumah mana saja yang nantinya masuk wilayah terdampak. Ini harus jelas sejak awal,” ujar Ayi.
Senada dengan itu, Ketua RW 02 Taryana meminta pemerintah tidak menyampaikan rencana pembangunan secara umum saja. Detail trase dan kebutuhan lahan, menurutnya, perlu dijelaskan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Persoalan tersebut menjadi penting karena masyarakat belum ingin menyimpulkan bahwa rumah tertentu pasti akan terdampak sebelum adanya hasil kajian dan penetapan resmi dari pihak berwenang.
Dengan kata lain, potensi rumah terdampak saat ini masih menjadi kekhawatiran dan pertanyaan warga, bukan daftar resmi bangunan yang telah ditetapkan terdampak proyek.
Karena itu, warga meminta proses kajian dilakukan secara terbuka. Jika nantinya terdapat kebutuhan pembebasan atau penggunaan lahan masyarakat, informasi mengenai batas area, dasar penetapan serta mekanisme penanganannya diharapkan disampaikan sejak awal.
Pembangunan flyover pada prinsipnya diharapkan mampu memperbaiki konektivitas dan mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan Cimareme. Namun, masyarakat meminta kepentingan pembangunan tidak menghilangkan hak warga untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai proyek yang berada di lingkungan mereka.
Konsultasi publik tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyamakan informasi sebelum proyek memasuki tahapan lebih lanjut. Warga kini menunggu satu hal yang paling mendasar: trase yang jelas, batas lahan yang pasti, dan kepastian mengenai apakah lingkungan permukiman mereka benar-benar masuk dalam area yang terdampak pembangunan.
Dudy
Leave a Reply