Pemprov Jabar Restui Penambahan Ritase, Bandung Barat Gerak Cepat Atasi Krisis Sampah

Kab bandung barat eternitynews.id

Tekanan krisis sampah di wilayah Padalarang dan Ngamprah akhirnya mendapat titik terang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan restu kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menambah ritase pengangkutan ke TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat. Langkah ini menjadi angin segar di tengah gunungan sampah yang kian menumpuk dan memicu keresahan warga.

Selama beberapa pekan terakhir, sampah rumah tangga dibiarkan menggunung di sejumlah TPS akibat pembatasan ritase hanya 16 kali per hari. Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail memastikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memberikan izin untuk menambah jumlah ritase secara fleksibel sesuai kondisi lapangan.

“Kalau kemarin 16 ritase, sekarang tinggal menunggu surat keputusan resminya. Prinsipnya, Pak Gubernur sudah mengizinkan. Bandung Barat ini tuan rumah TPA Sarimukti, jadi boleh ditambah sesuai kebutuhan,” ujar Jeje di Ngamprah, Selasa (7/10/2025).

Dengan pelonggaran ritase ini, Pemkab menargetkan percepatan pengangkutan tumpukan sampah di titik-titik kritis. Jeje juga menugaskan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (DLH) untuk melaporkan progres lapangan secara real time

Krisis ini dipicu kebijakan pembatasan pembuangan berdasarkan Surat Edaran Sekda Jawa Barat Nomor 6174/PBLS.04/DLH. Dalam aturan tersebut, Kabupaten Bandung Barat hanya mendapat jatah 119,16 ton per hari, jauh dari volume sampah harian yang dihasilkan.

Kondisi ini membuat TPS di Padalarang dan sekitarnya menjadi lautan sampah. Bau menyengat merambah pemukiman, keluhan warga meningkat, dan citra kota bersih berubah menjadi pemandangan tumpukan sampah yang tak tertangani.

UPT Kebersihan Ajukan Tambahan Ritase

Langkah strategis dilakukan UPT Kebersihan DLH. Kepala UPT, Imam Fauzi, mengajukan permohonan resmi penambahan ritase kepada DLH Provinsi.

“Kami usulkan tambahan 10 ritase per hari selama 10 hari kerja untuk mempercepat pengangkutan dari TPS,” ujar Imam.

Respons Pemprov datang cepat. Per Senin pekan ini, ritase tambahan mulai dijalankan secara bertahap. Mobil besar dikerahkan untuk membersihkan titik prioritas, termasuk halaman kantor UPT Gedong Lima yang sempat dipenuhi tumpukan.

Warga dan Sopir Jadi Garda Terdepan Tekanan Lapangan

Meski kebijakan pelonggaran ritase mulai berjalan, situasi di lapangan belum sepenuhnya normal. Warga sekitar kantor UPT Kebersihan di Jalan Pasar Gedong Lima masih mengeluhkan bau busuk yang menyebar hingga ke pemukiman.

“Bau busuknya menyebar setiap sore. Kami berharap ada langkah nyata, bukan hanya janji,” kata Usep (45), warga sekitar.

Sementara itu, para sopir truk menjadi pihak pertama yang menghadapi tekanan publik akibat keterlambatan pengangkutan.

“Dulu seminggu tujuh rit, sekarang cuma empat. Warga protes ke kami, padahal bukan kami yang bikin aturan,” keluh salah satu sopir.

Tambahan ritase belum berarti truk bisa langsung masuk ke TPA. Antrean panjang dari wilayah Bandung Raya masih terjadi setiap hari. Koordinator Pengelola TPA, Zidni Ilman, menegaskan pembatasan tetap diperlukan untuk menjaga daya tampung.

“Kalau semua dibiarkan masuk, TPA bisa overload dalam waktu singkat. Jadi antrean memang tak terhindarkan,” ujarnya.

Zidni juga menilai persoalan sampah tidak akan tuntas hanya dengan menambah ritase. Edukasi dan pengolahan mandiri di tingkat rumah tangga menjadi kunci utama.

“Tanpa perubahan di sumbernya, masalah sampah ini akan terus berulang,” tegasnya.

Restu penambahan ritase dari Pemprov Jabar bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga sinyal kuat bahwa Bandung Barat perlu bergerak ke arah pembenahan sistemik. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber: pemilahan, pengurangan, hingga pembangunan infrastruktur pengolahan.

Krisis ini menjadi alarm keras — bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat. Jika tidak ada perubahan pola kelola, antrean truk dan tumpukan sampah akan terus menjadi wajah keseharian Bandung Barat.

Dudy